MAMUJU — Tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) tercatat menembus angka 70 persen. Meski demikian, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulbar dinilai masih perlu diperkuat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah secara keseluruhan semakin meningkat.
Hal tersebut mengemuka dalam pemaparan hasil Survei Kepuasan Publik Pemerintah Provinsi Sulbar yang disampaikan secara daring oleh Indonesia Indikator Politik Indonesia pada Rapat Pimpinan Pemprov Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (19/12/2025).
Direktur Eksekutif Indonesia Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa secara umum kinerja Pemprov Sulbar berada pada kategori baik dengan indeks 3,561 dari skala 1–5. Survei mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur berada di atas 70 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja Pemprov Sulbar secara keseluruhan berada di angka 59,3 persen.
Namun demikian, survei juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Dua isu utama yang paling banyak disorot responden adalah kondisi infrastruktur jalan dan tingginya harga kebutuhan pokok. Sekitar 25 persen responden menilai persoalan jalan rusak perlu mendapat penanganan segera.
Burhanuddin menyebutkan, tantangan pembangunan infrastruktur di Sulbar semakin berat di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
Menanggapi hasil survei tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menilai survei kepuasan publik sebagai potret objektif kondisi pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, tingginya kepuasan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan modal kepercayaan publik, namun sekaligus menjadi peringatan agar kinerja birokrasi diperkuat.
“Yang mengangkat tingkat kepuasan Pemprov ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur. Artinya, OPD harus bekerja lebih keras agar kinerja pemerintah secara keseluruhan dapat meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Suhardi Duka.
Ia menambahkan, sejumlah program di sektor kesehatan dan pendidikan telah menunjukkan capaian positif, seperti implementasi Universal Health Coverage (UHC), penanganan stunting, serta program beasiswa pendidikan. Capaian tersebut diminta untuk terus dipertahankan.
Di sisi lain, sektor infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan lingkungan hidup dinilai masih perlu peningkatan kinerja agar kepuasan publik dapat dirasakan secara merata di seluruh bidang.
Selain kinerja, Gubernur juga menyoroti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program-program unggulan Pemprov Sulbar. Berdasarkan hasil survei, tingkat kesadaran publik terhadap program panca daya masih berada di bawah 40 persen, meskipun tingkat kepuasan terhadap program relatif tinggi.
“Program kita banyak dan manfaatnya dirasakan, tetapi belum cukup diketahui masyarakat. Ini harus diperbaiki. Peran Kominfo dan humas di setiap OPD harus diperkuat agar informasi program sampai ke publik,” kata Suhardi Duka.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga meminta seluruh OPD menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi kinerja. OPD dengan capaian baik diminta mempertahankan prestasi, sedangkan OPD dengan kinerja rendah didorong melakukan perbaikan nyata pada tahun 2026.
Hasil survei kepuasan publik ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Pemprov Sulbar ke depan.(*)