POLMAN – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi menyalurkan tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkatnya. Namun, Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga mengingatkan bahwa kucuran dana ini harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dan pelayanan desa kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Salim saat menghadiri sosialisasi petunjuk teknis (juknis) bantuan keuangan khusus (BKK) tambahan penghasilan bagi perangkat desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar, di salah satu hotel di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Senin (15/9/2025).
Puluhan kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat desa hadir dalam kegiatan ini. Mereka mendapat penjelasan langsung mengenai mekanisme penyaluran, syarat administrasi, hingga tata cara pelaporan penggunaan anggaran.
Pemerintah Provinsi Sulbar mengalokasikan dana sebesar Rp 9 miliar dari APBD 2025 untuk program tambahan gaji ini. Anggaran tersebut menyasar 426 kepala desa, 426 sekretaris desa, dan 2.556 kaur serta kasi se-Sulbar. Khusus Polewali Mandar, tambahan penghasilan diberikan kepada 97 kepala desa beserta perangkatnya.
Setiap kepala desa akan menerima Rp 1 juta per bulan, sementara sekretaris desa, kaur, dan kasi memperoleh Rp500 ribu per bulan.
Wagub Salim menegaskan tambahan penghasilan ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk apresiasi Pemprov Sulbar terhadap peran vital perangkat desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
“Peran kepala desa dan perangkatnya sangat penting untuk mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera. Karena itu, kami hadir lewat BKK ini untuk mendukung kinerja dan semangat membangun desa,” ujarnya.
Ia juga meminta agar perangkat desa yang belum menerima tambahan penghasilan tidak berkecil hati.
“Untuk kepala desa yang belum mendapatkan BKK, agar kiranya bersabar. InsyaAllah tahun depan akan kita berikan,” tegasnya.
Selain program tambahan gaji, Pemprov Sulbar juga menyalurkan berbagai bantuan lain untuk masyarakat desa, mulai dari bibit kopi, kakao, durian, hingga bantuan kambing bagi warga kurang mampu.
“Hari ini kita juga berbagi kambing untuk warga miskin. Harapannya tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” tambah Salim.
Kepala Dinas PMD Sulbar, Yakub, menyebutkan bahwa sosialisasi ini penting agar perangkat desa memahami proses pencairan hingga pelaporan dengan baik. Menurutnya, tambahan penghasilan tersebut harus berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap perangkat desa lebih disiplin dalam administrasi dan fokus meningkatkan pelayanan,” jelasnya.
Suasana sosialisasi berlangsung interaktif. Para peserta aktif bertanya seputar kendala teknis yang selama ini mereka alami, seperti keterlambatan pencairan hingga penyusunan laporan.(*)