Polman – editorial9 – Menanggapi wacana pemilu 2024 coblos partai atau sistem proporsional tertutup, akademisi Unasman, Abdul Latif, angkat bicara.
Menurutnya, sistem proporsional tertutup maupun terbuka, masing – masing memiliki kelebihan dan kelemahan.
“Ada yang bagus untuk dicoba diterapkan yaitu hybrid proporsional,” ucap Abdul Latif, via WhatsApp, Jumat, 06/01/23. Malam.
Sistem ini mengadopsi keduanya, tapi perlu didiskusikan lebih lanjut terutama tentang teknis pelaksanaannya.
“Jadi misalnya sistem terbuka tetap ada persaingan antar Caleg di partai, tapi tetap ada kuota atau jumlah kursi yang ditentukan oleh partai,” ujarnya.
“Anggaplah misalnya, di pusat partai dapat sekian persen suara dari total se Indonesia. Dari 100 persen misalnya 30 persen itu jumlah kursinya (siapa yang menduduki kursi itu ditentukan oleh partai),” sambungnya.
Secara detail ia mencontohkan, misalnya Partai NasDem lolos parlemen treshold, anggaplah mendapatkan sekitar 40 kursi. Nah 30 persen dari 40 kursi itu, diduduki oleh Caleg yang ditunjuk oleh partai.
“Sementara, yang 70 persen tetap diduduki oleh Caleg yang mendapatkan suara tadi. Jadi, tidak full sistem terbuka hanya setengah dan setengah juga sistem tertutup,” terangnya.
Selain itu ia menambahkan, bahwa kelemahan dari sistem proporsional tertutup ini, bisa memunculkan oligarki di tubuh Parpol.
“Tertutup, sama dengan model dulu waktu Orba. Kelebihannya, bisa memberi ruang kepada Parpol untuk sistem kaderisasi, siapa kader yang akan didorong. Tapi, bagi partai yang jalan sistem kaderisasinya,” tambahnya.
Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Polman ini, tak menampik jika sistem proporsional tertutup, jauh lebih baik dibanding sistem proporsional terbuka.
“Tapi tertutup juga, bisa memunculkan jual beli nomor urut,” pungkasnya.
Dengan melihat plus minus dari kedua sistem itu, hybrid proporsional dinilai menjadi solusi tepat, lantaran sistem tersebut memadukan proporsional tertutup dan terbuka.
“Karena mau tertutup atau terbuka sama saja, masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. Sangat tergantung sama suffort sistemnya. Maksudnya, suffort dari sistem yang lain itu, bisa sistem di internal partai,” tutupnya.(Mp)