MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,20 persen pada 2027 melalui penguatan pembangunan inklusif yang dirumuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Musrenbang RKPD Sulbar 2027 yang mencapai puncaknya pada Jumat (10/4/2026) itu dihadiri Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Sulbar, Amujib, mengatakan seluruh tahapan Musrenbang telah dilaksanakan secara sistematis hingga tahap akhir.
“Pada hari ini kita telah sampai pada acara puncak Musrenbang RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Amujib.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Menurut dia, forum Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyepakati berbagai arah kebijakan pembangunan, mulai dari permasalahan daerah, prioritas program, hingga indikator kinerja dan target capaian.
“Tujuan akhirnya adalah menyempurnakan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir yang selanjutnya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemprov Sulbar juga melibatkan pemerintah pusat, di antaranya Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud serta Deputi Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas.
Selain itu, peserta Musrenbang berasal dari berbagai unsur, seperti DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sulbar, Forkopimda, pemerintah kabupaten, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama dan media.
Sebelumnya, sejumlah tahapan telah dilalui, mulai dari desk urusan pada 6 April 2026 yang membahas dukungan daerah terhadap 110 indikator prioritas nasional, hingga desk usulan pada 7 April 2026 yang membahas 60 program dari enam kabupaten.
Selanjutnya, forum indikator makro pada 8 April 2026 menyepakati tujuh indikator pembangunan, di antaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga indeks pembangunan manusia.
Kemudian, Forum Bupati Sulbar pada 9 April 2026 turut membahas usulan kabupaten serta isu-isu strategis pembangunan daerah.
Dari seluruh rangkaian tersebut, disepakati tema pembangunan Sulbar 2027, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan infrastruktur, investasi, sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi.
Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,20 persen, Pemprov Sulbar juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 8,82 persen sampai 8,13 persen pada 2027.
Sasaran yang ingin dicapai mencakup peningkatan produktivitas sektor pertanian, peningkatan investasi daerah, tata kelola pemerintahan digital, serta penguatan ketahanan terhadap risiko bencana.
Sementara itu, untuk mendorong pemerataan kesejahteraan, pemerintah daerah menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, penguatan kemandirian desa, serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.
Pada kesempatan tersebut, juga diluncurkan program “Menyapa Posyandu” yang digagas Tim Penggerak PKK Sulbar, serta pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten atas capaian kinerja pembangunan 2025.
Tak hanya itu, Pemprov Sulbar juga menyerahkan kerja sama dengan Tsinghua University China kepada alumni pelatihan Digital Leadership Academy 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemprov Sulbar berharap perencanaan pembangunan yang disusun dapat menjadi landasan kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)