MAMASA, editorial9.com – Tokoh Pemuda Mamasa, Midin, mengkritik aksi unjuk rasa terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan sekelompok pemuda karena dinilai harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif. Ia mengingatkan agar gerakan yang mengatasnamakan masyarakat tidak dibangun hanya dari asumsi atau sudut pandang tertentu.
Tanggapan tersebut disampaikan Midin terkait aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda Masyarakat (APMM) yang menyoroti distribusi BBM di Kabupaten Mamasa. Menurutnya, setiap gerakan yang membawa nama masyarakat harus memiliki dasar kajian yang kuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
“Aksi yang mengatasnamakan masyarakat seharusnya didukung kajian ilmiah yang komprehensif. Jangan sampai hanya melihat persoalan dari satu sisi, kemudian mengklaim mewakili seluruh masyarakat, padahal yang disuarakan hanya kepentingan sebagian kelompok,” kata Midin, Rabu,15/07/26.
Ia mengaku khawatir apabila aksi dilakukan tanpa didukung data dan kajian yang memadai. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik karena masyarakat yang mengatasnamakan dalam aksi justru bisa menjadi pihak yang dirugikan.
Terkait regulasi, Midin menjelaskan bahwa distribusi BBM secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Namun, ia menegaskan bahwa tidak seluruh penyalur BBM dapat serta-merta dianggap melanggar aturan.
“Dalam sejumlah ketentuan dijelaskan bahwa penyalur yang memenuhi persyaratan serta memiliki legitimasi atau rekomendasi dari pemerintah tetap dapat menjalankan aktivitasnya. Karena itu, persoalan ini harus dilihat secara utuh sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Mengenai dugaan penimbunan BBM yang menjadi salah satu isu dalam aksi tersebut, Midin meminta agar tuduhan tersebut disertai bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada dugaan penimbunan, sebaiknya disampaikan berdasarkan data yang valid dan dipublikasikan kepada masyarakat, bukan sekadar asumsi,” katanya.
Selain persoalan BBM, Midin menilai masih ada persoalan lain yang lebih mendesak untuk diperjuangkan, yakni distribusi tabung gas LPG. Menurutnya, masyarakat masih kesulitan memperoleh tabung gas karena harus mengantre sejak dini hari.
“Masih banyak masyarakat yang harus bangun pukul 03.00 dini hari hanya untuk mengantre mendapatkan tabung gas. Persoalan seperti ini juga layak menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Midin berharap SPBU tetap memberikan pelayanan pada siang hari selama stok BBM masih tersedia. Ia juga menyoroti kondisi geografis Mamasa yang menyebabkan sebagian besar masyarakat berada jauh dari SPBU.
Menurutnya, sekitar 70 persen masyarakat berada di wilayah yang jauh dari SPBU sehingga keberadaan pelansir masih menjadi kebutuhan masyarakat. Warga dari daerah seperti Talippuki maupun Pamoseang, kata dia, tidak mungkin menempuh perjalanan jauh hanya untuk membeli satu liter BBM, bahkan dalam kondisi harus berutang.
“Kondisi ini hanya menghabiskan waktu dan tenaga masyarakat. Apalagi pasokan BBM yang tersedia hingga kini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di tujuh kecamatan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Midin mengimbau pemerintah daerah melalui dinas terkait serta pengelola SPBU untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan dan distribusi BBM agar penyalurannya lebih baik, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(*)