MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan tidak akan menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan daerah, meski transfer dana dari pemerintah pusat ke Sulbar pada 2026 berkurang hingga sekitar Rp 1 triliun.
Penegasan itu disampaikan Suhardi Duka saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan Hari Desa Nasional 2026 tingkat Provinsi Sulbar, di Mamuju, Senin (19/1/2026).
“Tahun 2026 ini memang tidak baik-baik saja bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk pemerintah desa. Tapi tidak ada orang yang kuat kalau tidak pernah menghadapi tantangan,” kata Suhardi Duka dalam amanatnya.
Ia menyebut, pengurangan transfer pusat tersebut mencakup dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa. Kendati demikian, ia menegaskan tidak akan menurunkan target kinerja pembangunan daerah.
“Saya tidak menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, karena saya yakin seluruh pejabat Eselon II dan para kepala desa memiliki semangat dan komitmen yang kuat,” tegasnya.
Untuk 2026, Suhardi Duka menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berada di kisaran 5,5–6 persen. Dengan capaian itu, ia optimistis angka kemiskinan dapat ditekan hingga turun sebesar 1 persen.
“Kalau kita mampu menurunkan angka kemiskinan satu persen, itu bukan hanya prestasi pemerintahan, tapi juga bernilai ibadah,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan peserta upacara.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa agar menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum memperkuat tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Saudara-saudara adalah orang-orang terbaik dan terpilih untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan di provinsi yang kita cintai ini. Yakini itu,” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Suhardi Duka mengucapkan selamat Hari Desa Nasional 2026 kepada seluruh kepala desa. Ia mengakui adanya penyesuaian anggaran desa, termasuk penarikan dana sekitar Rp 500 juta per desa per tahun, namun meminta para kepala desa tetap bersabar dan fokus pada program strategis nasional.
“Sabar, meski dana Rp 500 juta per tahun ditarik, yakinlah itu akan kembali ke desa dalam bentuk pembangunan dan penguatan ekonomi, salah satunya melalui Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran kepala desa dalam menghidupkan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemerataan dan penguatan ekonomi desa. Menurutnya, keberhasilan program tersebut akan mendapatkan apresiasi, sementara kegagalan akibat kelalaian akan berimplikasi hukum.
“Koperasi Merah Putih ini program strategis nasional. Kalau sukses, saudara akan diapresiasi. Tapi kalau gagal karena kelalaian, tentu ada konsekuensi hukum,” tegas Suhardi Duka.
Sebagai bentuk dukungan konkret, ia menyatakan Pemerintah Provinsi Sulbar siap memanfaatkan aset-aset pemerintah provinsi sebagai lokasi pembangunan kantor dan gerai Koperasi Merah Putih di kabupaten-kabupaten.
“Itu bukti bahwa saya memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat,” tuturnya.
Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan Hari Desa Nasional 2026 itu, menurut Suhardi Duka, harus menjadi momentum optimisme bersama untuk tetap mencetak prestasi pembangunan Sulawesi Barat di tengah keterbatasan fiskal.(*)