Polman – Ratusan massa dari aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (SEMARAK) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Polman, Senin (1/9/2025). Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan Heriadi tersebut berlangsung aman dan tertib.
Massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, bersama sejumlah anggota dewan. Dalam orasinya, para peserta aksi menyampaikan penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai dilakukan secara sepihak dan tanpa transparansi.
“Kami menuntut penarikan seluruh SPPT PBB-P2 yang bermasalah, pengembalian dana yang telah disetor masyarakat, serta audit independen terhadap penetapan nilai pajak,” ujar Heriadi dalam pernyataan sikapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD telah sepakat untuk mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati sebelumnya.
“Alhamdulillah, pemerintah daerah bersama DPRD telah bersepakat untuk mencabut kebijakan itu. Keputusan ini berlaku selamanya,” ungkap Fahry.
Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa pencabutan kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Agustus 2025, yang memerintahkan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menunda atau membatalkan kenaikan pajak.
Selain isu daerah, massa aksi SEMARAK juga menyuarakan sejumlah isu nasional. Mereka menuntut reformasi Polri, pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan kenaikan tunjangan DPR, serta penghentian tindakan represif terhadap massa aksi. Mereka juga menolak sentralisasi anggaran yang dinilai melemahkan otonomi daerah.
Adapun rincian tuntutan massa aksi adalah sebagai berikut:
Isu Daerah
1. Menolak kenaikan PBB-P2 yang dianggap sebagai bentuk pemiskinan sistematis.
2. Mendesak DPRD Polman memaksimalkan fungsi legislasi dan pengawasan agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
3. Menuntut transparansi data pembebasan pajak, termasuk penerima manfaat dan dasar penetapannya.
Isu Nasional
1. Mendorong reformasi Polri agar berfungsi sebagai pelindung masyarakat, bukan alat represif.
2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset agar koruptor kehilangan seluruh hasil kejahatannya.
3. Menolak rencana kenaikan tunjangan DPR.
4. Menuntut penghentian tindakan represif terhadap massa aksi, karena demonstrasi merupakan hak konstitusional.
5. Menolak sentralisasi anggaran dan menegakkan hak otonomi daerah yang sejati.(Mp)