MAMUJU — Pembahasan desk usulan program pembangunan tahun 2027 untuk Kabupaten Majene menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Sejumlah sektor mulai dari infrastruktur, pertanian, hingga kesehatan dipastikan masuk dalam daftar prioritas pemerintah provinsi.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulawesi Barat, Selasa (7/4/2026), mempertemukan perwakilan pemerintah provinsi dan Kabupaten Majene guna menyelaraskan arah pembangunan ke depan.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mengatakan beberapa usulan utama dari Majene telah disetujui dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Di sektor infrastruktur, tiga ruas jalan utama yakni Pallang-pallang, Lombongan, dan Salutambung disepakati untuk diakomodir oleh pemerintah provinsi. Namun, realisasi pembangunan tetap akan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Pelaksanaannya tetap melihat kemampuan fiskal, sehingga dilakukan secara bertahap,” ujar Amujib.
Pada sektor pendidikan, usulan bantuan beasiswa dan seragam sekolah juga mendapat perhatian. Program tersebut akan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi serta didukung basis data yang lebih akurat agar tepat sasaran.
Sementara itu, di sektor kelautan, rencana pembangunan dermaga di Desa Tubo mengalami penyesuaian. Pemerintah memutuskan mengalihkannya menjadi tambatan perahu, sejalan dengan arah pengembangan kawasan perikanan budidaya berdasarkan dokumen tata ruang laut.
Di bidang pertanian, pemerintah mendorong pengembangan kawasan berbasis integrated farming atau pertanian terpadu. Program yang sebelumnya dikenal sebagai food estate ini akan difokuskan pada komoditas strategis seperti bawang merah, cabai, padi ladang, jagung, hingga peternakan dalam satu sistem terintegrasi.
Adapun di sektor kesehatan, pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk Puskesmas Totoli dan Tammero’do ditetapkan sebagai prioritas daerah. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika kebutuhan tersebut belum terakomodasi dalam Aplikasi SOPHI, yakni sistem nasional pengajuan hibah alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
Amujib menegaskan, hasil pembahasan ini akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 sebelum dibahas lebih lanjut dalam forum kepala daerah.
“Hasil ini akan kita bawa ke tahap berikutnya untuk memastikan seluruh program benar-benar selaras dan berdampak bagi masyarakat,” katanya. (Rls)