MAMUJU – Kabar gembira datang dari Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memastikan anggaran kesehatan tahun 2025 bakal dimaksimalkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Kepastian itu ditegaskan saat rapat pengalokasian belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah dalam rangka Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung Senin (25/8/2025) di ruang pertemuan BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Mamuju.
Dari BPKPD Sulbar hadir Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Daerah Ahli Muda Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abdul Kuddus. Turut mendampingi perwakilan Dinas Kesehatan Sulbar serta jajaran BPJS Kesehatan KC Mamuju.
Dalam kesempatan itu, Abdul Kuddus menegaskan BPKPD Sulbar berkomitmen penuh menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Kami terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna. Harapannya, masyarakat Sulbar bisa merasakan langsung manfaatnya melalui jaminan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menambahkan pengelolaan anggaran kesehatan harus dilakukan secara sinergis dan cermat agar sesuai dengan visi pembangunan daerah.
“Pengalokasian anggaran PBI JKN dan PBPU Pemda harus direncanakan matang, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan Sulbar,” ungkapnya.
Lebih jauh, Ali Chandra menyebut langkah ini juga menjadi bukti keseriusan Pemprov Sulbar dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus mengawal Panca daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, terutama misi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan koordinasi yang terbangun antara Pemprov Sulbar dan BPJS Kesehatan, perencanaan anggaran kesehatan diharapkan semakin kuat, sehingga mampu menghadirkan layanan kesehatan yang merata, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.(*)