MAMUJU – Hasil ground check di wilayah DAS Mapilli resmi ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui audiensi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulbar bersama Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Senin (2/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sulbar itu membahas langkah konkret penguatan pengelolaan DAS Mapilli secara terpadu dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada perlindungan fungsi ekologis kawasan serta penataan tata kelola lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekda Sulbar Junda Maulana yang juga menjabat Ketua Forum DAS menginstruksikan agar segera disusun rekomendasi teknis terhadap dua kategori lahan, yakni APL (Areal Penggunaan Lain) dan kawasan hutan.
“Kedua kategori tersebut memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda, sesuai fungsi ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat terukur dan implementatif,” ujar Junda.
Dalam pembahasan, wilayah hulu DAS Mapilli menjadi perhatian khusus. Kawasan hulu dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjamin ketersediaan air bagi masyarakat di wilayah hilir.
Forum menyepakati pentingnya mempertahankan fungsi ekologis kawasan hulu melalui pola konservasi dan pengembangan agroforestri. Selain itu, ditegaskan bahwa pengembangan kelapa sawit tidak diarahkan ke wilayah hulu guna menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air.
Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Sekda dengan menyusun rekomendasi teknis secara komprehensif dan berbasis data lapangan.
“Kami akan memastikan setiap rekomendasi yang disusun mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Hasil ground check menjadi pijakan utama dalam merumuskan langkah strategis, baik untuk wilayah APL maupun kawasan hutan,” kata Zulkifli.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor dan peran aktif Forum DAS akan terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan di lapangan serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Sulbar berharap pengelolaan DAS Mapilli dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi tetap terjaga.(*)
