MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menekankan pentingnya peningkatan investasi dan penguatan mitigasi bencana dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Pimpinan Forum Lintas Perangkat Daerah di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (11/3/2026).
Menurut Suhardi Duka, arah pembangunan daerah ke depan harus disusun secara adaptif dan efisien mengingat kondisi keuangan negara yang masih berada dalam tekanan. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menjelaskan, kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, sekitar 1 juta barel per hari masih harus dipenuhi melalui impor.
“Kondisi APBN kita sangat tertekan. Jika harga minyak naik dari 80 dolar menjadi 100 dolar per barel, maka kebutuhan anggaran akan bertambah besar. Karena itu pemerintah harus melakukan efisiensi,” kata Suhardi Duka.
Ia memperkirakan kebijakan efisiensi anggaran kemungkinan masih akan berlanjut hingga 2027. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Suhardi Duka juga menyoroti rendahnya realisasi investasi di Sulawesi Barat. Saat ini, realisasi investasi baru berada di kisaran 9 persen, jauh dari target yang ditetapkan sekitar 24 persen.
Menurut dia, peningkatan investasi menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah.
“Target investasi kita sekitar 24 persen, tetapi realisasinya baru sekitar 9 persen. Ini sangat rendah. Tahun 2027 kita harus berupaya mencapai bahkan melampaui target itu,” ujarnya.
Ia optimistis capaian investasi dapat meningkat seiring mulai masuknya sejumlah investor yang menunjukkan minat pada berbagai sektor di Sulawesi Barat, termasuk sektor sumber daya alam yang saat ini tengah dalam proses tender.
Selain investasi, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya memperkuat mitigasi bencana. Menurut dia, risiko bencana masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian indikator pembangunan daerah.
Saat ini, indikator pembangunan Sulawesi Barat berada di kisaran 91 persen. Jika investasi meningkat dan mitigasi bencana diperkuat, ia menilai capaian tersebut dapat meningkat hingga 95 persen bahkan mendekati 100 persen.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan perencanaan program pembangunan selaras dengan kebijakan nasional dan memiliki indikator kinerja yang jelas serta terukur.
Ia menilai sejumlah indikator pembangunan di tingkat kabupaten masih perlu ditingkatkan, termasuk indikator demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Suhardi Duka mengingatkan agar penyusunan target kinerja tidak dibuat terlalu rendah hanya agar mudah dicapai.
“Kalau membuat target jangan dibuat terlalu rendah hanya supaya pasti tercapai. Target harus realistis dan menantang agar kinerja pemerintah benar-benar meningkat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung tantangan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Saat ini, belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih berada di kisaran 34 persen sehingga diperlukan strategi untuk menyesuaikan komposisi belanja tanpa mengganggu pelayanan publik.
Untuk tahun 2027, Pemprov Sulbar menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen. Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun sekitar 1 persen setiap tahun hingga berada pada kisaran 8,8–8,1 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 2,2 hingga 2,13 persen.
Menurut Suhardi Duka, pencapaian target pembangunan tersebut sangat bergantung pada masuknya investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
“Investasi adalah kunci membuka lapangan kerja. Jika investasi meningkat, maka pengangguran bisa ditekan dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat,” kata dia.(*)
