MAMUJU — Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan bantuan sosial Tahun Anggaran 2025 dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Mandar Indonesia, Senin (9/2/2026).
Penyerahan LPJ tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial di Sulawesi Barat, sejalan dengan misi Pancadaya ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
Rombongan LKS Yayasan Mandar Indonesia diterima oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Supiati Sahid, yang mewakili Kepala Dinas Darmawati. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bidang Rehsos dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
Melalui Supiati Sahid, Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar Darmawati menyampaikan apresiasi atas komitmen LKS Yayasan Mandar Indonesia dalam mengelola bantuan sosial secara transparan dan bertanggung jawab.
“Laporan pertanggungjawaban ini merupakan bentuk keseriusan LKS dalam memastikan bantuan sosial dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan,” ujar Supiati.
Ia menegaskan, Dinsos P3A dan PMD Sulbar akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai LKS sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan sosial menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Dengan penyerahan LPJ tersebut, diharapkan pengelolaan bantuan sosial di Sulawesi Barat semakin kredibel dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.(*)