MAMUJU — Akses penghubung antarwilayah di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, terancam terganggu akibat kondisi lantai Jembatan Sungai Bonehau yang mulai rusak. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggenjot langkah perbaikan guna menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, turun langsung meninjau kondisi jembatan di ruas Jalan Bonehau–Kalumpang tersebut pada Kamis (8/1/2026), menyusul laporan masyarakat terkait lantai kayu jembatan lama yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Jembatan Sungai Bonehau merupakan infrastruktur strategis dengan konstruksi rangka baja, memiliki panjang bentang sekitar 100 meter dan lebar 5 meter. Jembatan ini menjadi jalur utama pergerakan orang dan distribusi barang, sekaligus penopang aktivitas ekonomi masyarakat Bonehau dan sekitarnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, Surya menyebutkan diperlukan penanganan serius dan berkelanjutan, khususnya pada bagian lantai jembatan. Perbaikan direncanakan menggunakan material yang lebih kuat dan tahan lama, sehingga efisien dalam perawatan serta adaptif terhadap kondisi lingkungan sungai.
“Perbaikan ini penting untuk mencegah risiko kecelakaan dan memastikan jembatan tetap berfungsi secara aman dan andal,” ujar Surya di sela-sela peninjauan.
Langkah percepatan perbaikan tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dinas PUPR Sulbar akan melanjutkan koordinasi teknis lintas pihak guna memastikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pekerjaan, berjalan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya kuat dan fungsional, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi Barat.(*)
