MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Salim S Mengga menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulbar dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar di gedung DPRD Sulbar, Selasa (12/8/2025).
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari proses legislasi daerah untuk menyusun serta menetapkan dasar hukum pelaksanaan program kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Salim S Mengga, yang hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa penyusunan APBD 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta sinergi dengan kebijakan nasional.
“Penyusunan APBD 2025 dilakukan secara cermat dan terukur, dengan mengutamakan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemulihan ekonomi daerah,” ujar Salim.
Ia menambahkan, keterbatasan dana menjadi tantangan utama sehingga penggunaan anggaran harus efektif, efisien, dan mengedepankan sistem prioritas.
“Anggaran kita masih terbatas, sedangkan banyak yang harus dilakukan. Sesuai visi-misi ‘Maju dan Sejahtera’, prioritas kami adalah peningkatan sumber daya manusia, penurunan angka stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Menurut Salim, mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dengan menaikkan standar bantuan, tetapi juga memerlukan peningkatan kualitas pendidikan.
“Kalau masyarakat kita berpendidikan baik dan mampu berprestasi, tentu akan kita dorong lebih jauh,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar dan dihadiri para anggota dewan, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Di akhir sambutannya, Salim berharap seluruh pihak dapat bekerja sama secara konstruktif untuk menghasilkan APBD yang berpihak pada rakyat dan mendorong kemajuan daerah.
Rapat berlangsung lancar dan menjadi wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(*)
