MAMUJU, editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengajak aparatur sipil negara (ASN) beragama Islam di lingkungan Pemprov Sulbar untuk mewakafkan Al-Qur’an melalui gerakan ‘1 Qur’an 1 ASN’. Namun, partisipasi dalam gerakan tersebut ditegaskan bersifat sukarela dan tidak boleh disertai pemaksaan.
Ajakan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 54 Tahun 2026 tentang Gerakan Wakaf Al-Qur’an bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Surat edaran tersebut ditetapkan di Mamuju pada 12 November 2026. Gerakan ini menyasar ASN beragama Islam, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Melalui gerakan tersebut, setiap ASN diajak berpartisipasi mewakafkan sekurang-kurangnya satu mushaf Al-Qur’an sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing.
Suhardi Duka mengatakan gerakan wakaf Al-Qur’an bukan sekadar kegiatan berbagi, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat nilai spiritual di lingkungan aparatur pemerintah.
“Al-Qur’an merupakan pedoman hidup umat Islam. Melalui gerakan ini, kita ingin mendorong ASN untuk mengambil bagian dalam memperluas akses masyarakat terhadap mushaf Al-Qur’an yang layak, sehingga semakin banyak masjid, musala, pondok pesantren, rumah tahfiz, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dapat merasakan manfaatnya,” ujar Suhardi Duka.
Dia menegaskan pelaksanaan gerakan tersebut harus mengedepankan keikhlasan, kesukarelaan, transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan.
“Ini adalah gerakan kebaikan, bukan pungutan wajib atau kewajiban kedinasan. Kita ingin membangun kesadaran dan keikhlasan untuk berbagi. Tidak boleh ada pemaksaan, karena nilai utama dari wakaf adalah ketulusan dan manfaat yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana meminta seluruh kepala perangkat daerah ikut menyosialisasikan gerakan tersebut kepada ASN di lingkungan kerja masing-masing.
Menurut Junda, koordinasi ant perangkat daerah diperlukan agar pelaksanaan gerakan berjalan tertib, terukur, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Kami berharap seluruh kepala perangkat daerah dapat memfasilitasi dan menyosialisasikan gerakan 1 Qur’an 1 ASN ini dengan baik. Pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip kesukarelaan, tanpa mengganggu tugas kedinasan maupun pelayanan publik,” ungkap Junda.
Dia juga menekankan pentingnya pendataan jumlah mushaf yang terkumpul beserta informasi penyalurannya. Dengan demikian, pelaksanaan gerakan dapat diketahui secara transparan dan akuntabel.
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat Murdanil mengatakan pihaknya akan menjadi koordinator pelaksanaan Gerakan Wakaf Al-Qur’an melalui panitia yang ditunjuk.
Biro Pemkesra akan mengoordinasikan pengumpulan, pendataan, dokumentasi, penyaluran, hingga evaluasi pelaksanaan gerakan bersama seluruh perangkat daerah.
Murdanil mengajak seluruh ASN beragama Islam untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing.
Menurutnya, mushaf Al-Qur’an yang terkumpul akan diprioritaskan untuk disalurkan ke masjid, musala, pondok pesantren, rumah tahfiz, lembaga pendidikan keagamaan, serta masyarakat yang membutuhkan di wilayah Sulawesi Barat.
Untuk menjamin transparansi, setiap mushaf yang terkumpul akan didata dan dicatat secara tertib. Kepala perangkat daerah juga diminta menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
“Harapan kami, gerakan ini tidak berhenti pada kegiatan pengumpulan mushaf semata, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Satu mushaf yang diwakafkan dapat menjadi sarana pembelajaran, dibaca, dipelajari, dan diamalkan oleh banyak orang. Insyaallah menjadi amal jariyah yang terus mengalir,” tambah Murdanil.
Pemprov Sulbar berharap gerakan tersebut dapat menumbuhkan budaya berbagi di kalangan ASN sekaligus memperluas ketersediaan mushaf Al-Qur’an yang layak bagi masyarakat.(*)
