Banyak OPD Mangkir Apel, Sekda Sulbar: Habis Energi Urus Absensi

Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin apel virtual lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Senin (6/7/2026). Dalam arahannya, Junda menegur OPD yang mangkir apel serta mengingatkan pentingnya disiplin ASN untuk mencapai target pembangunan daerah. Dok. Humas Pemprov Sulbar.

MAMUJU – editorial9.com – Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegur sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mengikuti apel virtual atau hadir tanpa kepala dinas pada Senin, 6 Juli 2026. Menurutnya, apel virtual setiap Senin pertama setiap bulan sudah menjadi kesepakatan bersama sehingga tidak seharusnya lagi ada OPD yang mangkir.

Junda yang memimpin apel mewakili Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mengatakan ke depan pihaknya akan mengingatkan lebih awal agar seluruh OPD dapat mengikuti apel tepat waktu dan dipimpin langsung oleh kepala perangkat daerah.

Bacaan Lainnya

Selain menegur OPD yang tidak disiplin, Junda juga memerintahkan para asisten dan staf ahli melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh OPD. Sidak akan dilakukan secara acak, baik pada pagi maupun siang hari, untuk memastikan kedisiplinan jam kerja aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau pimpinan terus-menerus bicara soal absensi, kedisiplinan, dan seragam, tidak pernah sampai ke substansi tugas. Habis energi. Itu tidak boleh,” tegas Junda.

Menurutnya, energi pimpinan seharusnya difokuskan pada upaya mempercepat pencapaian target pembangunan, bukan terus-menerus mengurus persoalan disiplin aparatur.

Dalam arahannya, Junda mengingatkan bahwa Sulawesi Barat memiliki target pembangunan yang cukup besar pada 2030. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8 persen dari posisi saat ini 5,3 persen. Angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 5–6 persen dari 10,1 persen saat ini, prevalensi stunting ditekan menjadi 20 persen dari 35 persen, serta sekitar 30 ribu anak yang belum bersekolah harus mendapatkan akses pendidikan.

“Siapa yang memikirkan? Siapa yang melaksanakan? Kita semua,” ujarnya.

Junda menegaskan seluruh ASN merupakan mesin birokrasi yang bertugas menjalankan kebijakan kepala daerah. Karena itu, kualitas birokrasi sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

“Kalau mesinnya kurang bagus, maka tugasnya tidak berjalan bagus. Kalau tugasnya tidak berjalan bagus, maka tujuannya tidak tercapai.” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar memaksimalkan pelaksanaan program karena tahun anggaran telah memasuki pertengahan tahun. Keterbatasan anggaran, kata dia, harus dikelola secara efektif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tolong teman-teman OPD, manfaatkan dana yang sedikit itu untuk bisa dilaksanakan programnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Uang yang sedikit itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat kita,” pungkasnya. (Rls)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *