MAMUJU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat memperkuat sinergi antar daerah dalam pengelolaan pajak, khususnya Pajak Air Permukaan (PAP). Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, langsung menghadap Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, untuk melaporkan sekaligus mengoordinasikan rencana kunjungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Sulbar.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, Kamis (26/3/2026). Abdul Wahab didampingi Sekretaris Bapenda Fahri Yusuf dan Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Muh. Saleh.
Dalam laporannya, Abdul Wahab menegaskan bahwa kunjungan Pemprov Kalimantan Timur menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar daerah, terutama dalam optimalisasi pengelolaan Pajak Air Permukaan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Langkah ini sebagai bentuk keseriusan kami dalam memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus memastikan kesiapan Sulbar menerima kunjungan Pemprov Kaltim,” ujarnya.
Ia menambahkan, kunjungan tersebut direncanakan akan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, sehingga membutuhkan persiapan matang, baik dari sisi substansi maupun teknis pelaksanaan.
Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyambut baik langkah cepat Bapenda Sulbar. Ia menilai koordinasi langsung ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor pendapatan daerah.
“Ini bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Sulbar,” tegasnya.
Suhardi juga menilai kunjungan Pemprov Kaltim menjadi peluang strategis bagi Sulbar untuk menunjukkan praktik terbaik dalam pengelolaan pajak daerah, terutama Pajak Air Permukaan yang dinilai inovatif dan efektif dalam meningkatkan PAD.
Dalam beberapa waktu terakhir, Sulbar memang kerap menjadi rujukan studi banding sejumlah daerah dalam pengelolaan pajak daerah. Kunjungan dari Pemprov Kaltim pun diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar daerah, sekaligus mendorong optimalisasi potensi pajak untuk pembangunan berkelanjutan. (rls)
