MAMUJU – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong pengembangan skema perdagangan karbon sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara kolaboratif dan berkelanjutan merupakan kunci menghadapi tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Hal itu disampaikan Junda saat membuka Pertemuan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Barat di Ruang Rapat Bapperida, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).
“Sulbar harus mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, termasuk hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Junda Maulana, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja REDD+.
Menurut Junda, skema perdagangan karbon menjadi peluang baru bagi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Potensi kawasan hutan Sulbar yang luas, kata dia, dapat dioptimalkan bukan hanya sebagai penyerap emisi karbon, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah berbasis lingkungan.
Pertemuan Pokja tersebut merupakan bagian dari program “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi terhadap Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat.” Program ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian penyaluran dana RBP REDD+ periode 2024–2027 antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan SCF selaku lembaga perantara.
Junda mengungkapkan, pihaknya bersama SCF telah melakukan audiensi dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, untuk membahas peluang implementasi perdagangan karbon di tingkat daerah.
“Kami mendorong Tim Pokja bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon, lalu mempresentasikannya kepada Bapak Gubernur. Bapperida akan terus mengawal dan mendukung penuh inisiatif ini,” tegasnya.
Sementara itu, Program Manager SCF, Abdul Syukur Ahmad, memaparkan laporan realisasi dana dan progres pelaksanaan program hingga September 2025. Dari total dana sebesar Rp12,68 miliar, telah masuk Rp5,9 miliar dan terealisasi Rp3,95 miliar.
Adapun capaian program saat ini meliputi 9 dari 28 aktivitas telah selesai, 8 sedang berjalan, dan 11 lainnya belum dimulai. Program REDD+ Sulbar ini ditargetkan berlangsung selama 36 bulan, sejak September 2024 hingga Agustus 2027.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap kontribusi Sulbar terhadap penurunan emisi karbon nasional semakin kuat, sekaligus membuka peluang kesejahteraan baru bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.(*)
