MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Hotel Maleo Mamuju, Kamis (23/10/2025).
Konsinyering tersebut diikuti oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan sejumlah instansi terkait. Tujuannya untuk merumuskan arah kebijakan serta strategi pengendalian inflasi yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam tiga tahun mendatang.
Plh Sekprov Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya roadmap ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Roadmap ini menjadi arah kebijakan daerah dalam menanggulangi inflasi. Karena inflasi memiliki dampak luas jika tidak terkendali. Alhamdulillah, inflasi Sulbar saat ini terjaga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” ujar Junda.
Ia menjelaskan, penyusunan dokumen baru ini dilakukan karena roadmap sebelumnya telah berakhir. Prosesnya juga menjadi momen evaluasi untuk memperbaiki strategi yang belum optimal.
“Yang sudah baik akan kita lanjutkan, dan yang belum maksimal akan kita rumuskan kembali,” tambahnya.
Menurut Junda, pengendalian inflasi harus dilakukan secara kolaboratif lintas sektor. Ia menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
“Inflasi erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Junda juga mengingatkan agar pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada dua daerah utama, Mamuju dan Majene, tetapi memperhatikan seluruh kabupaten di Sulbar. Ia bahkan mengusulkan agar strategi subsidi ongkos angkut dapat dipertimbangkan untuk menjaga kestabilan harga di daerah terpencil.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Sulbar dalam memperkuat upaya pengendalian inflasi.
“Kami berkomitmen bersinergi dengan Pemprov dan kabupaten se-Sulbar. Ada empat elemen penting yang terus kami dorong, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ungkap Eka.
Eka menambahkan, BI Sulbar akan terus berkontribusi melalui program konkret seperti subsidi transportasi distribusi bahan pokok guna menekan kenaikan harga di pasar.
Dengan penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027 ini, diharapkan Sulbar memiliki arah kebijakan yang lebih terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.(*)
