Mamuju – Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan peran sentralnya dalam mengawal arah pembangunan daerah. Melalui proses verifikasi RKA-SKPD, Bapperida memastikan setiap program prioritas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga selaras dengan RPJMD Sulbar 2025–2029 dan lima fokus pembangunan tahun 2026.
Proses verifikasi yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025) hingga Jumat (29/8/2025) di Kantor Gubernur Sulbar ini menjadi bagian penting dari penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2026. Sekretaris Bapperida, Muh. Darwis Damir, memimpin langsung tim dalam Desk Pokja 2 dan 4, sementara para Kabid Bapperida turut aktif di Pokja 1 dan 3.
“Bapperida tidak hanya hadir sebagai verifikator teknis, tetapi sebagai penjaga arah pembangunan. Kami memastikan setiap program OPD benar-benar sejalan dengan RPJMD dan lima prioritas pembangunan tahun 2026,” tegas Muh. Darwis.
Tema pembangunan 2026 yang ditetapkan Gubernur Sulbar adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan lima prioritas utama: penguatan ekonomi produktif, perlindungan sosial, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Verifikasi RKA kali ini juga menghadirkan sinergi lintas OPD, melibatkan Bapperida, BPKPD, Biro Ortala, Biro Ekbang, dan Biro Barjas. Fokusnya ialah kesesuaian program dengan KUA-PPAS 2026, standar harga satuan, serta pedoman penyusunan RKA yang berlaku. Menariknya, asistensi dilakukan langsung di Kantor Gubernur, bukan lagi di Rumah Jabatan Sekda, agar lebih dekat dengan perangkat daerah terkait.
Di tengah ketatnya fiskal, Bapperida menegaskan pentingnya menjaga arah prioritas pembangunan. Sebanyak 15 pos belanja masuk skema efisiensi sesuai PMK No.56/2025, termasuk belanja infrastruktur. Namun, infrastruktur tetap diminta menjadi prioritas utama dengan dukungan anggaran yang terukur.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menekankan bahwa penyusunan APBD harus berbasis data, transparan, dan terarah. “Melalui rapat verifikasi ini, kita memastikan perencanaan program di setiap OPD sesuai arah pembangunan daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujarnya.
Kegiatan verifikasi ini turut dihadiri pejabat TAPD, OPD mitra Komisi II dan Komisi IV DPRD Sulbar, serta unsur teknis BPKPD. Kolaborasi lintas sektor ini memperlihatkan bahwa penyusunan APBD bukan hanya soal angka, tetapi wujud nyata arah pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Mamuju – Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan peran sentralnya dalam mengawal arah pembangunan daerah. Melalui proses verifikasi RKA-SKPD, Bapperida memastikan setiap program prioritas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga selaras dengan RPJMD Sulbar 2025–2029 dan lima fokus pembangunan tahun 2026.
Proses verifikasi yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025) hingga Jumat (29/8/2025) di Kantor Gubernur Sulbar ini menjadi bagian penting dari penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2026. Sekretaris Bapperida, Muh. Darwis Damir, memimpin langsung tim dalam Desk Pokja 2 dan 4, sementara para Kabid Bapperida turut aktif di Pokja 1 dan 3.
“Bapperida tidak hanya hadir sebagai verifikator teknis, tetapi sebagai penjaga arah pembangunan. Kami memastikan setiap program OPD benar-benar sejalan dengan RPJMD dan lima prioritas pembangunan tahun 2026,” tegas Muh. Darwis.
Tema pembangunan 2026 yang ditetapkan Gubernur Sulbar adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat” dengan lima prioritas utama: penguatan ekonomi produktif, perlindungan sosial, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Verifikasi RKA kali ini juga menghadirkan sinergi lintas OPD, melibatkan Bapperida, BPKPD, Biro Ortala, Biro Ekbang, dan Biro Barjas. Fokusnya ialah kesesuaian program dengan KUA-PPAS 2026, standar harga satuan, serta pedoman penyusunan RKA yang berlaku. Menariknya, asistensi dilakukan langsung di Kantor Gubernur, bukan lagi di Rumah Jabatan Sekda, agar lebih dekat dengan perangkat daerah terkait.
Di tengah ketatnya fiskal, Bapperida menegaskan pentingnya menjaga arah prioritas pembangunan. Sebanyak 15 pos belanja masuk skema efisiensi sesuai PMK No.56/2025, termasuk belanja infrastruktur. Namun, infrastruktur tetap diminta menjadi prioritas utama dengan dukungan anggaran yang terukur.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menekankan bahwa penyusunan APBD harus berbasis data, transparan, dan terarah. “Melalui rapat verifikasi ini, kita memastikan perencanaan program di setiap OPD sesuai arah pembangunan daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujarnya.
Kegiatan verifikasi ini turut dihadiri pejabat TAPD, OPD mitra Komisi II dan Komisi IV DPRD Sulbar, serta unsur teknis BPKPD. Kolaborasi lintas sektor ini memperlihatkan bahwa penyusunan APBD bukan hanya soal angka, tetapi wujud nyata arah pembangunan inklusif dan berkelanjutan.(*)
