MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air (SDA), khususnya pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama yang dinilai strategis bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan koordinasi antara Bapperida Sulbar, Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V yang berlangsung pada Selasa (27/1/2026).
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mengatakan pengelolaan SDA membutuhkan sinkronisasi kebijakan yang lebih tajam antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai persoalan pencemaran hingga degradasi kualitas air banyak dipicu aktivitas di wilayah daratan, sehingga perlu kolaborasi erat.
“Kita harus memiliki desain pengelolaan yang terintegrasi. Balai Wilayah Sungai mengelola alur sungai, sementara pemerintah daerah memastikan aktivitas di daratan tidak mencemari dan merusak kualitas air,” tegas Amujib.
Amujib juga menekankan pembangunan di Sulawesi Barat tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan serta penegakan regulasi yang konsisten harus menjadi prioritas.
“Pembangunan tidak cukup hanya fisik. Kesadaran lingkungan masyarakat harus dibangun, dan regulasi daerah harus selaras dengan kebijakan pusat agar dampaknya benar-benar dirasakan,” katanya.
Pertemuan perdana TKPSDA bersama Kepala Bapperida Sulbar ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan program terintegrasi dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Upaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sekaligus berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.(*)
