MAMUJU — Kebijakan pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah menjadi sorotan dalam podcast “Halo Sulbar” yang digelar RRI Mamuju, Jumat (3/4/2026). Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan langkah ini sebagai upaya membentuk generasi yang sehat dan adaptif di tengah derasnya arus digital.
Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan kemajuan teknologi digital membawa dua sisi yang tidak terpisahkan. Di satu sisi memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain juga menghadirkan ancaman serius, terutama bagi anak-anak dan remaja.
“Karena itu, pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi perlindungan anak di ruang digital, yang kemudian diperkuat dengan aturan turunan terkait pembatasan penggunaan gadget pada usia anak,” kata Ridwan.
Ia menjelaskan, Pemprov Sulbar tidak hanya berhenti pada aspek regulasi. Kominfo Sulbar aktif menggalakkan literasi digital melalui berbagai kanal, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di enam kabupaten.
Menurutnya, edukasi digital tersebut menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, agar mampu memahami dampak positif dan negatif teknologi secara bijak.
“Ruang-ruang edukasi ini diharapkan menjadi jembatan pemahaman publik dalam menyikapi perkembangan teknologi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Muhammad Nehru Sagena, menilai kebijakan pembatasan gadget tidak cukup hanya diterapkan di tingkat SMA/sederajat. Ia menekankan pentingnya perluasan kebijakan hingga jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
“Sebagian besar waktu anak justru dihabiskan di luar sekolah. Jadi, pendekatan ini perlu diterapkan lebih luas dengan metode yang disesuaikan dengan usia peserta didik,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Darwis Damir, menyoroti realitas sosial di mana hampir seluruh anak saat ini telah memiliki gadget. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan kondisi tersebut agar efektif dan relevan.
“Pemerintah terus menyerap aspirasi masyarakat agar kebijakan ini tepat sasaran,” ucap Darwis.
Melalui forum ini, Pemprov Sulbar menegaskan bahwa pembatasan gadget bukan sekadar larangan, melainkan bagian dari upaya menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan mental generasi muda dalam menghadapinya.(*)
