MAMUJU, editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai memperkuat sistem mitigasi bencana dengan mematangkan rencana pemasangan seismometer di kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berbenah setelah gempa besar yang melanda Sulbar pada 2021, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Rapat pembahasan rencana pemasangan seismometer digelar di Mamuju, Jumat, 10 Juli 2026, dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Amir S. Dado. Pertemuan dihadiri Kepala Dinas PUPRD Sulbar Surya Yuliawan Sarifuddin bersama jajaran, Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah beserta jajaran, serta Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Suhendra.
Rapat membahas kesiapan teknis, dukungan kelembagaan, dan regulasi yang dibutuhkan agar pemasangan alat pemantau aktivitas seismik tersebut dapat segera direalisasikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menilai penguatan sistem pemantauan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan daerah terhadap ancaman gempa bumi.
Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk mewujudkan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi mitigasi bencana.
Pembahasan pemasangan seismometer, dinilai semakin penting setelah gempa bumi yang terjadi di Polman beberapa waktu lalu turut dirasakan hingga Mamuju. Peristiwa tersebut kembali membangkitkan ingatan masyarakat terhadap gempa besar Sulawesi Barat pada 2021 yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta menyisakan trauma mendalam bagi warga di Mamuju, Majene, dan sejumlah daerah lainnya.
Kepala Dinas PUPRD Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, mengatakan pengalaman bencana harus menjadi pelajaran dalam setiap proses pembangunan di Sulawesi Barat.
“Sulawesi Barat memiliki catatan kelam akibat bencana gempa bumi. Pengalaman itu mengajarkan kepada kita bahwa mitigasi tidak boleh berhenti hanya pada pembangunan fisik. Pemasangan seismometer merupakan sebuah inovasi yang menjadi bagian dari solusi bersama dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah,” kata Surya Yuliawan.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus selalu menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama.
“Bukan hanya konstruksi yang harus kita jaga. Manusia yang berada didalamnya jauh lebih penting untuk kita lindungi secara bersama-sama. Data yang dihasilkan seismometer nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga upaya mitigasi risiko. Inilah bentuk dedikasi kita bersama untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Barat,” pungkasnya.
Secara nasional, pemerintah melalui BMKG terus memperkuat jaringan pemantauan kegempaan untuk meningkatkan kecepatan deteksi dan kualitas informasi kebencanaan. Bagi Sulawesi Barat yang berada di jalur sesar aktif, keberadaan seismometer di kawasan strategis pemerintahan diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat ketahanan infrastruktur, serta membangun budaya kesiapsiagaan demi melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan.(*)
