MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), memaparkan pelajaran penting dari kemajuan ekonomi Tiongkok dan menegaskan bahwa sektor pertanian modern harus menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi Sulbar, bukan pertambangan.
Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (20/1/2025). Rakerda tersebut menjadi yang pertama kali digelar dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten se-Sulbar.
Rakerda dipimpin langsung oleh Gubernur Suhardi Duka dan dihadiri para bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari enam kabupaten di Sulbar, baik secara langsung maupun virtual, bersama jajaran tenaga ahli gubernur dan kepala OPD Pemprov Sulbar.
Dalam pemaparannya, Suhardi Duka membandingkan model pembangunan ekonomi Barat dengan Tiongkok. Ia menyebut negara-negara Barat menganut ekonomi pasar murni dengan peran negara relatif kecil, sementara sektor moneter, fiskal, dan korporasi sangat dominan.
“Amerika Serikat kuat karena moneternya. Hampir seluruh dunia memegang dolar. Kalau kekurangan, mereka tinggal mencetak uang. Tapi konsekuensinya, utang mereka juga sangat besar,” ujar Suhardi Duka.
Berbeda dengan Barat, Tiongkok mengembangkan model ekonomi hibrida, di mana negara memegang peran sentral melalui kebijakan industri yang kuat, pengelolaan BUMN, serta intervensi fiskal dan moneter yang terarah. Pemerintah daerah diberi ruang besar mendorong pertumbuhan ekonomi, meski sistem politik tetap tersentralisasi.
Ia mengutip filosofi Deng Xiaoping sejak 1978: “Tidak masalah kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.” Prinsip tersebut mencerminkan pragmatisme Tiongkok dalam memilih kebijakan ekonomi, baik sosialisme maupun kapitalisme, selama mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.
Gubernur juga menyoroti karakter masyarakat Tiongkok yang mengedepankan pengambilan keputusan kolektif, perencanaan jangka panjang, dan kolaborasi dalam dunia usaha. Budaya tersebut dinilai menjadi fondasi kuat ketahanan ekonomi dan konsistensi pembangunan.
“Tiongkok membangun kolaborasi erat antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan dan aksi lapangan berjalan sangat cepat. Bahkan aturan yang menghambat investasi bisa diubah dalam semalam,” katanya.
Selain itu, tingkat budaya menabung masyarakat Tiongkok yang mencapai sekitar 30 persen dari pendapatan juga disebut sebagai faktor penting. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang sekitar 5 persen, maupun Indonesia yang berkisar 2,5 persen.
Di sektor pertanian, Suhardi Duka menegaskan Tiongkok mampu melampaui Indonesia karena alokasi besar pada teknologi dan permodalan. Reformasi pertanian yang terencana membuat sektor ini tumbuh pesat dan menghasilkan produk berdaya saing global.
Berangkat dari pembelajaran itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Barat menentukan arah pembangunan daerah secara tegas.
“Sulawesi Barat punya dua potensi besar: pertanian dan pertambangan. Tapi kalau kita memilih pertambangan, sumber daya akan terkuras dan risiko lingkungan besar. Kalau kita memilih pertanian, itu berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pertanian yang dipilih harus pertanian modern, bukan pertanian tradisional yang justru memelihara kemiskinan.
Strategi yang ditawarkan meliputi peningkatan indeks pertanaman, penguatan pola inti-plasma, hilirisasi industri, pengembangan UMKM modern, serta penciptaan rantai perdagangan dan jasa yang terintegrasi.
“Sebanyak 46 persen PDRB Sulawesi Barat ditopang sektor pertanian. Maka pertanian harus menjadi fondasi ekonomi daerah, diperkuat dengan hilirisasi industri, kawasan ekonomi khusus, dan UMKM sebagai instrumen inklusi ekonomi,” ujar Suhardi Duka.
Ia menegaskan, transformasi pertanian menuju model modern merupakan kunci untuk meningkatkan PDRB, menurunkan kemiskinan, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang berkelanjutan dan berkeadilan.(*)
