MAMUJU — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengembangan Aparatur memfasilitasi Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana berupa psikotes bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, di Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju.
Penilaian kompetensi tersebut bertujuan memperoleh data kompetensi ASN Jabatan Pelaksana secara komprehensif dan objektif. Data ini menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen talenta ASN, terutama sebagai dasar pemetaan potensi serta perencanaan pengembangan karier ASN ke depan.
Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sulawesi Barat, Rini Lukita Sari, menjelaskan bahwa penilaian kompetensi melalui psikotes merupakan instrumen strategis dalam mendukung kebijakan pengelolaan ASN berbasis sistem merit.
“Penilaian kompetensi ini diharapkan mampu memberikan gambaran potensi ASN secara objektif dan menjadi dasar dalam penyusunan talent pool serta pengembangan karier ASN ke depan,” ujar Rini.
Sementara itu, Kepala BKD Sulawesi Barat Herdin Ismail menegaskan bahwa penilaian kompetensi Jabatan Pelaksana merupakan wujud komitmen BKD Sulbar dalam menerapkan manajemen talenta ASN secara berkelanjutan.
“Dengan data kompetensi yang akurat dan terukur, pemerintah daerah dapat menempatkan ASN sesuai potensi dan kompetensinya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan,” kata Herdin.
Ia berharap hasil penilaian kompetensi tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dan objektif dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier ASN, sesuai prinsip sistem merit.
Melalui kegiatan ini, BKD Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem manajemen ASN yang berbasis kompetensi, transparan, dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. (Rls)
