MAMUJU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mengklaim seluruh program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Triwulan V Tahun Anggaran 2024–2025 telah tuntas 100 persen, baik dari sisi fisik maupun keuangan, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, saat mengikuti rapat monitoring dan evaluasi bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (25/2/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar seluruh program pemulihan pascabencana dilaksanakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam laporannya, Yasir Fattah yang juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menegaskan bahwa seluruh tahapan kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Triwulan V di Sulawesi Barat telah selesai 100 persen, baik secara fisik maupun keuangan. Tidak ada kendala berarti selama proses pelaksanaan,” ujar Yasir.
Ia menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan komitmen BPBD Sulbar dalam memastikan setiap program pemulihan pascabencana berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Evaluasi tersebut diikuti dari Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sulawesi Barat, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian program rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.
Melalui forum bersama BNPB RI, BPBD Sulbar juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, serta pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan.
Dengan rampungnya program hibah tersebut, BPBD Sulbar optimistis proses pemulihan pascabencana di Sulawesi Barat dapat berjalan berkelanjutan dan semakin memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana.(Rls)
