MAMUJU – editorial9.com – Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat mendatangi rumah jabatan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) untuk melakukan pendataan sensus ekonomi, Senin, 15 Juni 2026. Dalam pendataan perdana tersebut, SDK memastikan seluruh informasi yang diberikan sesuai dengan data yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SDK mengatakan dirinya menjawab seluruh pertanyaan petugas sensus secara terbuka dan berdasarkan data yang dimiliki, termasuk menyesuaikannya dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
“Hari ini saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari BPS Provinsi Sulbar. Banyak pertanyaan yang saya terima dan harus dijawab dengan jujur. Olehnya itu, saya jawab semua pertanyaannya dan saya sesuaikan dengan data-data yang juga saya kirim ke LHKPN KPK,” kata Suhardi Duka.
Menurut SDK, keselarasan data antara hasil sensus dan laporan yang disampaikan kepada KPK menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi informasi pemerintah. Data yang terkumpul nantinya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan agar lebih tepat sasaran.
Dalam proses pendataan, SDK juga menjelaskan bahwa petugas BPS sempat menanyakan status bangunan yang ditempatinya. Ia menegaskan rumah tersebut merupakan fasilitas jabatan sebagai gubernur, bukan aset pribadi.
“Saya sampaikan bahwa ini rumah jabatan, bukan rumah saya. Karena rumah jabatan, petugas tidak menanyakan lebih lanjut terkait nilai sewa maupun hal lainnya,” ujarnya.
SDK kemudian mengajak masyarakat Sulbar untuk tidak menutup informasi saat didatangi petugas sensus. Ia meminta warga memberikan data sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan dapat menggambarkan keadaan masyarakat secara akurat.
“Saya kira seluruh masyarakat yang didatangi petugas sensus agar memberikan keterangan yang benar, jangan ditutup-tutupi. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil pemerintah berdasarkan data sensus ekonomi dapat lebih baik dan lebih tepat sasaran,” tegas SDK.
Ia juga mengapresiasi kerja petugas BPS yang melakukan pendataan secara langsung ke rumah warga dengan pelayanan yang ramah dan profesional.
Sementara itu, Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani, mengatakan pendataan terhadap Gubernur SDK menjadi bagian dari hari pertama pelaksanaan sensus ekonomi secara door-to-door.
“Hari ini hari pertama pendataan door-to-door. Kami sudah melakukan pendataan di kediaman Bapak Gubernur Sulbar dan beliau telah memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan petugas,” ujar Suri Handayani.
Ia menjelaskan, pendataan tidak hanya mencakup identitas dan kondisi keluarga, tetapi juga menggali informasi mengenai aset serta usaha yang dimiliki oleh keluarga responden.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan Bapak Gubernur yang luar biasa ramah kepada kami dan memberikan data selengkap-lengkapnya kepada petugas. Ini menjadi contoh bagi masyarakat Sulbar agar menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai keadaan yang sebenarnya,” katanya.
Suri Handayani memastikan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus. Menurutnya, seluruh data yang dihimpun memiliki perlindungan hukum dan dijaga kerahasiaannya.
“Bagi masyarakat yang didatangi petugas, jangan khawatir. Data-data yang diberikan dilindungi oleh undang-undang sehingga aman,” tutup Suri Handayani. (Rls)
