POLMAN – Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, mengambil langkah cepat untuk mengurangi kesenjangan akses digital di wilayahnya. Pada Selasa, 25 November 2025, ia menggelar diskusi virtual dengan jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI guna membahas percepatan penanganan area tanpa sinyal atau blank spot yang masih terjadi di sejumlah desa dan kecamatan terpencil di Polman.
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif selama dua jam tersebut, Bupati Samsul memaparkan data terbaru mengenai lokasi-lokasi yang belum terjangkau jaringan internet 4G. Ia menegaskan bahwa kendala geografis tidak boleh lagi menjadi alasan bagi masyarakat untuk tertinggal dari perkembangan teknologi informasi.
“Komunikasi dan akses internet hari ini adalah kebutuhan dasar. Kami mendesak agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi segera diprioritaskan untuk titik blank spot di Polman,” ujar Samsul.
Bupati juga menyoroti pentingnya pemerataan jaringan dalam mendukung program digitalisasi daerah. Menurutnya, internet stabil sangat dibutuhkan untuk memajukan UMKM desa, memperkuat akses pembelajaran digital bagi siswa di wilayah terpencil, hingga mempercepat layanan administrasi pemerintahan yang kini berbasis aplikasi. Ia berharap percepatan pembangunan jaringan akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di Polewali Mandar.
Bupati Samsul Mahmud menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal hasil diskusi tersebut hingga ada tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat. Ia optimistis Polewali Mandar dapat bebas dari desa terisolir secara digital.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat Polman yang tertinggal hanya karena tidak ada sinyal,” tutupnya.
Kementerian Komdigi RI merespons baik laporan dan usulan tersebut. Mereka menyatakan komitmennya untuk meninjau kembali roadmap pembangunan BTS dan penguatan sinyal untuk wilayah Sulawesi Barat, khususnya Polewali Mandar, pada tahun anggaran mendatang. Selain itu, BAKTI Komdigi disebut telah memfasilitasi lebih dari 250 titik jaringan internet untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan di Polman.
Kepala Dinas Kominfo SP Polman, Aco Musaddad HM, yang turut mendampingi bupati, menyampaikan bahwa terdapat 34 desa dari total 144 desa yang masih masuk kategori blank spot. Ia menjelaskan salah satu kendala pembangunan BTS adalah lokasi yang berada di kawasan hutan lindung, sehingga membutuhkan kebijakan dan solusi lintas sektor.
“Pemerintah terus mencari jalan keluarnya. Semoga ke depan seluruh desa bisa terakses jaringan demi peningkatan pelayanan publik,” katanya.
Pertemuan virtual itu juga dihadiri sejumlah pejabat Komdigi RI, termasuk Handoko (PIC Supervisi Layanan BAKTI), Rahsanjani (Supervisi Layanan BAKTI), Noor Iza (Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital), serta Ali Lubis dari Direktorat LTI Pemerintah. Dari Pemkab Polman hadir pula Kadis DLHK, Kadis PUPR, Kadis PMD, serta para kepala desa yang wilayahnya masih terdampak blank spot.(*)
