POLMAN — Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud mengeluarkan ultimatum tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menunjukkan perubahan nyata dalam 100 hari kerja. Ia menegaskan, masyarakat tidak lagi membutuhkan alasan administratif, melainkan bukti konkret dari kinerja pemerintah daerah.
Ultimatum tersebut disampaikan Bupati Samsul Mahmud saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (19/1/2026). Rapat itu dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta para pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Polewali Mandar.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah dan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena itu, integritas dan etika birokrasi menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan.
“Jabatan itu amanah. Di dalamnya ada tanggung jawab besar kepada masyarakat Polewali Mandar. Integritas adalah harga mati,” tegas Samsul Mahmud.
Selain integritas, Bupati meminta seluruh OPD bekerja dengan kecepatan dan ketepatan (speed and accuracy). Pejabat yang baru dilantik diminta tidak berlama-lama beradaptasi, tetapi segera memetakan persoalan dan menyusun langkah strategis di masing-masing instansi.
Ia juga menegaskan bahwa setiap program harus memiliki indikator kinerja utama (KPI) yang jelas dan terukur. Menurutnya, pemerintah daerah tidak membutuhkan program yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
“Jangan ada lagi ego sektoral. Sinergi lintas OPD harus berjalan. Koordinasi dengan Sekda dan pimpinan daerah tidak boleh terhambat birokrasi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Samsul Mahmud turut mendorong tumbuhnya budaya inovasi dan kreativitas di lingkungan OPD. Ia menargetkan setiap OPD mampu menghadirkan minimal satu inovasi unggulan dalam setahun, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Digitalisasi layanan pemerintahan juga menjadi perhatian utama. Bupati meminta OPD memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong efisiensi dan transparansi menuju Smart Government. Ia menekankan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar, melainkan pola pikir baru yang lebih kreatif.
Dari sisi pengawasan, Bupati menegaskan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab pimpinan OPD. Setiap pejabat Eselon II diminta bertanggung jawab penuh atas kinerja unit kerja di bawah komandonya dan tidak melempar kesalahan kepada staf.
Ia memastikan evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap triwulan bersama Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah akan menerapkan mekanisme reward and punishment sesuai ketentuan kepegawaian.
Lebih jauh, Bupati mengingatkan agar seluruh program pemerintah tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia meminta para pejabat tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil warga.
“Fokus kita jelas, mulai dari penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, peningkatan IPM, sampai mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata dia.
Menutup arahannya, Bupati kembali menegaskan filosofi kepemimpinan bahwa jabatan adalah ladang ibadah. Menurutnya, semua jabatan memiliki nilai strategis tergantung pada komitmen dan cara menjalankannya.
“Rakyat tidak butuh alasan, rakyat butuh bukti. Saya ingin melihat perubahan nyata dalam 100 hari kerja,” ujar Samsul Mahmud.
Ia pun mengajak seluruh jajaran OPD bekerja dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Polewali Mandar yang lebih maju dan berdaya saing.(*)
