MAMUJU, editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) meminta seluruh bupati segera mengusulkan desa yang belum teraliri listrik. Pemerintah daerah menyiapkan pemasangan tenaga surya untuk mempercepat penerangan di wilayah yang masih mengalami blank spot tahun ini.
Permintaan itu disampaikan SDK saat membuka kegiatan sinkronisasi usulan lokasi program listrik daerah di Aula Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026).
SDK mengatakan, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi hingga pendidikan. Karena itu, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan PLN harus bekerja sama agar akses listrik bisa menjangkau wilayah terpencil.
“Listrik ini adalah persoalan mendasar bagi masyarakat, kita sudah berupaya bersama-sama dengan PLN untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar SDK.
Menurut SDK, salah satu kendala pemerataan listrik di Sulbar adalah keberadaan desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan. Persoalan perizinan dinilai perlu segera ditangani agar pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak berjalan lambat.
Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan kemudahan perizinan sesuai kewenangan yang berlaku untuk mempercepat program tersebut.
“Jadi cukup izin gubernur karena gubernur punya kewenangan. Jika ada hambatan-hambatan kawasan hutan kita hilangkan hari ini kita sepakat bersama-sama. Ini demi kebaikan kita semua dan demi menerangi program Asta Cita Pak Presiden,” katanya.
SDK menegaskan, persoalan desa yang belum menikmati listrik bukan hanya tanggung jawab PLN maupun pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga harus terlibat, terutama dalam mengidentifikasi desa yang membutuhkan sambungan listrik.
“Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya PLN, bukan hanya pemerintah pusat, kita juga pemerintah daerah, para bupati ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
SDK juga menyoroti dampak ketiadaan listrik terhadap perekonomian warga. Menurutnya, keterbatasan listrik dan akses internet dapat membuat masyarakat desa kesulitan memperoleh informasi harga komoditas di pasar.
Ia mencontohkan, harga komoditas di desa bisa berada di angka Rp 40 ribu, sedangkan di kota mencapai Rp 140 ribu. Ketimpangan informasi tersebut berpotensi merugikan petani karena mereka tidak mengetahui perkembangan harga di pasar yang lebih luas.
Selain ekonomi, akses listrik juga berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak. Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar pada malam hari serta mengakses berbagai sumber pengetahuan melalui internet.
“Anak-anak bisa belajar di malam hari sehingga kualitas pendidikan kita jadi naik, bisa belajar dari YouTube, bagaimana mengetahui harga pasar,” jelasnya.
Karena itu, SDK meminta para bupati segera mengusulkan desa atau kampung yang belum teraliri listrik agar dapat masuk dalam program pemasangan tenaga surya tahun ini.
“Olehnya itu hari ini kita sinkronisasi, kalau masih ada desa di kabupaten saya minta kepada para bupati segera usulkan, ada kampung blank spot yang belum bisa dialiri listrik tahun ini segera usulkan, kita pasang tenaga surya,” tutup SDK.(*)
