Mamuju – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tancap gas memenuhi bukti dukung Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini ditempuh agar tata kelola pemerintahan di sektor kesehatan semakin bersih, transparan, dan akuntabel.
Rapat khusus digelar bersama tim Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulbar di Kantor Dinas Kesehatan Sulbar, Senin (1/9/2025). Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga melalui Panca Daya ke-5, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas.
MCP KPK sendiri merupakan instrumen monitoring dan evaluasi yang dirancang untuk mendorong pemerintah daerah bebas dari praktik korupsi dengan memperkuat sistem pencegahan.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan MCP KPK.
“Rapat ini adalah bagian dari komitmen Dinas Kesehatan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memastikan pelayanan kesehatan dasar yang semakin berkualitas bagi masyarakat Sulbar,” ujarnya.
Dengan upaya ini, Dinkes Sulbar menegaskan komitmennya menjaga integritas, memperkuat transparansi, dan memberikan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.(Rls)
