MAMUJU – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat membentuk tim khusus untuk memantau keaktifan website dan media sosial organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi publik sekaligus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemprov Sulbar.
Tim tersebut dibentuk melalui kolaborasi Bidang Komunikasi dan Publikasi Media (KPM) bersama Tim SPBE Diskominfo Sulbar. Fokus utama tim adalah melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kanal digital seluruh OPD, baik website resmi maupun platform media sosial.
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, mengatakan kanal website dan media sosial merupakan etalase utama kinerja pemerintah daerah dalam menyampaikan program dan kegiatan kepada masyarakat.
“Website dan media sosial OPD menjadi wajah pemerintah daerah. Di situlah publik melihat sejauh mana program berjalan, termasuk program yang mendukung realisasi Pancadaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” ujar Dian usai rapat internal, Rabu (7/1/2026).
Dian menjelaskan, tim yang dibentuk bertugas melakukan penilaian rutin terhadap tingkat keaktifan kanal digital OPD. Hasil pemantauan tersebut akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dan selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan.
Dalam rapat tersebut juga disepakati kewajiban bagi setiap OPD untuk mempublikasikan minimal dua berita kegiatan setiap pekan pada website resminya agar masuk kategori “update”. Penilaian keaktifan ini akan dilakukan setiap pekan melalui mekanisme pemantauan kanal digital OPD oleh Diskominfo Sulbar.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi langkah cepat Bidang KPM dan Tim SPBE dalam membentuk tim pemantau tersebut. Ia berharap keberadaan tim ini mampu mendorong OPD lebih aktif dan konsisten menyampaikan informasi publik.
“Optimalisasi kanal informasi ini bukan hanya untuk memenuhi indikator SPBE, tetapi juga menjadi data pendukung dalam penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP),” kata Ridwan.
Menurutnya, publikasi yang optimal juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program Pancadaya Sulbar Maju dan Sejahtera yang saat ini masih tergolong rendah.
“Oleh karena itu, peran kehumasan OPD sangat strategis untuk menyampaikan informasi pembangunan secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan. Jika ini berjalan optimal, manfaatnya bukan hanya pada penilaian kinerja, tetapi juga peningkatan kepercayaan publik,” pungkasnya.(*)
