MAMUJU – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan saat DKPPKB Sulbar mengikuti Entry Meeting Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan agenda uji petik di Kabupaten Mamuju sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Entry meeting menjadi tahapan awal bagi Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri untuk memaparkan ruang lingkup, tujuan, serta mekanisme pengawasan terhadap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menilai efektivitas pelayanan publik agar lebih optimal, transparan, dan tepat sasaran.
Kegiatan ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
Sekretaris DKPPKB Sulbar, Marintani Erna Dochri, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mendukung seluruh proses pengawasan dengan menyediakan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa.
“Kami mendukung penuh kegiatan pengawasan ini. Ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana di Sulawesi Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKPPKB Sulbar, Nursyamsi Rahim, menegaskan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja menjadi komitmen utama perangkat daerah, terutama dalam pelayanan dasar kepada masyarakat.
Menurutnya, pengawasan dari Itjen Kemendagri menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas program dan memastikan setiap kebijakan berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai perangkat daerah yang berperan langsung dalam pelayanan dasar masyarakat, kami berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata dr. Nursyamsi.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DKPPKB Sulbar berharap dapat memperoleh berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat pelaksanaan program dan meningkatkan kinerja perangkat daerah di tahun berjalan.
DKPPKB Sulbar juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri dan seluruh perangkat daerah lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(*)
