MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Suhardi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10/2025).
Rakor tersebut dihadiri Plh Sekprov Sulbar Junda Maulana, pimpinan dan Banggar DPRD Sulbar, kepala OPD, serta jajaran perangkat daerah terkait.
“Kami ingin Sulbar tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Saya dan Pak Salim (Wagub) memiliki tekad besar untuk menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan sektor-sektor yang mapan,” ujar Suhardi Duka dalam arahannya.
Ia menegaskan, semangat pembangunan harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan rasional. Suhardi mengakui, sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wagub Salim S. Mengga, pihaknya melakukan penyesuaian terhadap APBD 2025 agar kebijakan fiskal sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami harus menerima kebijakan efisiensi ini agar persoalan keuangan pemerintah selama ini bisa diatasi. Karena itu, kami melakukan penyesuaian APBD dengan mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, hasil dari kebijakan efisiensi mulai dirasakan masyarakat melalui berbagai program padat karya dan kegiatan produktif yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Kami minta setiap OPD menyusun anggaran secara rasional, bukan sekadar angka ideal yang sulit diwujudkan,” tegas Suhardi.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp146 miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum dirinya menjabat gubernur.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menuturkan bahwa dalam tiga bulan terakhir fokus utama pemerintah adalah menjaga keseimbangan neraca keuangan agar tetap sehat dan stabil.
“Kalau tata kelola keuangan kita perbaiki tahun ini, insyaallah tahun depan bisa lebih baik lagi. Intinya ada pada keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujar Ali Chandra.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun depan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan turun sekitar Rp200 miliar lebih. Kondisi itu menuntut pemerintah provinsi lebih cermat menata PAD dan struktur belanja agar program pembangunan tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Belanja daerah ke depan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.(*)
