MAMUJU – Harga ikan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Sulawesi Barat pada Januari 2026 menunjukkan variasi signifikan antar kabupaten dan jenis komoditas. Perbedaan ini mencerminkan dinamika produksi, distribusi, serta struktur biaya di masing-masing wilayah.
Berdasarkan data pemantauan DKP Sulbar, ikan bandeng mencatat harga tertinggi di Kabupaten Mamuju Rp46.250 per kilogram, diikuti Pasangkayu Rp44.000/kg, dan Mamuju Tengah Rp40.000/kg. Harga lebih rendah tercatat di Majene Rp35.000/kg dan Polewali Mandar Rp34.400/kg.
Untuk ikan cakalang, Pasangkayu memimpin dengan Rp45.000/kg, Mamuju Tengah Rp42.500/kg, Polewali Mandar Rp41.333/kg, Mamuju Rp40.000/kg, dan Majene Rp37.500/kg. Ikan kembung di Pasangkayu bahkan mencapai Rp57.000/kg, Mamuju Tengah Rp52.500/kg, Mamuju Rp50.714/kg, Majene Rp47.778/kg, dan Polewali Mandar Rp40.000/kg.
Ikan layang terpantau paling tinggi di Mamuju Tengah Rp53.333/kg, diikuti Mamuju Rp49.286/kg, Pasangkayu Rp49.000/kg, Majene Rp44.800/kg, dan Polewali Mandar Rp37.000/kg. Sedangkan ikan tongkol relatif stabil di kisaran Rp35.000–Rp45.000/kg, dengan puncak harga di Pasangkayu Rp45.000/kg dan terendah di Majene Rp35.000/kg. Ikan tuna tercatat tertinggi di Pasangkayu Rp58.000/kg, Mamuju Tengah Rp53.333/kg, Majene Rp46.444/kg, Mamuju Rp45.000/kg, dan Polewali Mandar Rp43.000/kg.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menyebut disparitas harga ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya perbedaan volume produksi, musim tangkap, biaya operasional seperti bahan bakar, logistik, perawatan alat tangkap, panjang rantai distribusi, serta keseimbangan permintaan dan pasokan lokal.
“Informasi harga yang akurat dan berbasis lapangan sangat penting untuk pengambilan kebijakan. Dengan data valid, pemerintah bisa merespons cepat gejolak harga dan menjadi referensi bagi nelayan serta pelaku usaha,” kata Safaruddin.
Untuk menekan disparitas harga dan mendukung pengendalian inflasi, DKP Sulbar menempuh beberapa langkah strategis, di antaranya:
Penguatan sentra produksi dan pengembangan budidaya, sebagai penopang pasokan ketika hasil tangkapan menurun.
Peningkatan fasilitas cold storage dan ice plant, guna menjaga kualitas ikan dan memperpanjang umur simpan.
Optimalisasi distribusi antarwilayah, terutama dari daerah surplus ke daerah defisit.
Efisiensi biaya operasional nelayan, termasuk fasilitasi BBM bersubsidi dan sarana tangkap.
Digitalisasi sistem informasi harga dan produksi, untuk mempercepat akses data dan transparansi pasar.
Langkah-langkah ini dilakukan secara sinergis dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah kabupaten. Dengan strategi terintegrasi tersebut, diharapkan stabilitas harga ikan di Sulawesi Barat dapat terjaga, inflasi tetap terkendali, dan kesejahteraan nelayan serta daya beli masyarakat meningkat secara berkelanjutan.(*)
