POLMAN – Wacana pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar mulai ramai diperbincangkan. Di tengah mencuatnya sejumlah nama, muncul pula suara yang mengingatkan agar posisi strategis ini tidak dijadikan alat politik.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Polman, Herman Kadir, menegaskan bahwa jabatan Sekda harus steril dari kepentingan politik praktis.
“Sekda adalah jabatan strategis dan tidak boleh dipolitisasi. Sebagai pucuk tertinggi ASN di kabupaten, posisi ini harus bebas dari intervensi kelompok atau individu yang ingin memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” ujar Herman, Kamis (7/8/2025).
Menurut Herman, figur dengan latar belakang politik aktif atau pernah ikut kontestasi politik sebaiknya tidak dilibatkan dalam bursa calon Sekda. Netralitas dan profesionalisme, kata dia, adalah syarat mutlak.
“Mereka yang punya rekam jejak keberpihakan politik tidak layak menempati posisi ini. Jabatan Sekda menuntut integritas dan netralitas tinggi untuk menjaga marwah birokrasi yang melayani semua golongan tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Gubernur Sulbar itu menambahkan, Sekda memegang peran sentral dalam pembangunan daerah. Ia menyebut jabatan tersebut sebagai “episentrum” dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan lintas sektor.
“Sekda bukan alat memperkuat kepentingan politik tertentu. Jangan jadikan birokrasi kendaraan kekuasaan,” katanya.
Herman juga menyinggung dinamika yang mengarah pada salah satu kandidat Sekda. Menurutnya, semua calon telah melalui seleksi ketat dan memiliki kapasitas yang layak.
“Riak-riak yang menyudutkan salah satu kandidat justru tak relevan. Bahkan, salah satu calon yang disorot adalah pejabat eselon II di Kementerian Desa dengan rekam jejak kuat dan jaringan luas modal penting bagi Polman menghadapi defisit anggaran dan tuntutan efisiensi,” jelasnya.
Mantan Ketua KPM-PM ini mengajak publik bersikap objektif dan tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan. Ia menekankan pentingnya prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan Sekda.
“Penentuan Sekda harus berdasar kualitas, bukan kedekatan. Jika ini dijaga, Polman akan memiliki birokrasi yang kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.(*)
