Hibah Jatim Diduga Dipalak Berlapis, KAKI Desak KPK Bongkar Aktor Utama

Sekjen KAKI Anshor Mu'min.(Dok Istimewa)

JAKARTA, editorial9.com – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar aktor utama di balik dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022. Desakan itu muncul setelah penyidik mengungkap dugaan pemotongan dana hibah secara berlapis hingga miliaran rupiah.

Sekjen KAKI Anshor Mu’min menilai praktik tersebut memperlihatkan bagaimana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat justru diduga menjadi ladang pungutan oleh sejumlah pihak.

Bacaan Lainnya

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, alokasi dana hibah atas nama Anwar Sadad selama empat tahun anggaran diduga mencapai Rp291,5 miliar.

Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

Penyidik menduga terdapat praktik commitment fee sebesar 15-20 persen bagi koordinator lapangan maupun anggota DPRD lain yang ingin menggeser alokasi dana hibah.

Dalam praktiknya, Bagus Wahyudyono, staf Anwar Sadad, disebut berperan mengumpulkan proposal, memeriksa kelengkapan administrasi, hingga menampung fee sebesar 20-25 persen dari koordinator lapangan.

Dari skema tersebut, KPK menduga terkumpul uang Rp41,7 miliar. Sekitar Rp40,5 miliar diduga mengalir kepada Anwar Sadad, sedangkan Rp1,26 miliar diduga diterima Bagus.

Pemotongan juga diduga terjadi ketika dana sampai di tingkat kelompok masyarakat. Koordinator lapangan disebut memangkas kembali anggaran sebesar 20-30 persen.

Akibatnya, kelompok masyarakat diperkirakan hanya menerima sekitar 55-70 persen dari nilai dana yang seharusnya mereka dapatkan.

Anshor mengecam dugaan praktik pemotongan berlapis tersebut. Dia meminta KPK tidak hanya fokus pada pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri pihak yang memiliki kewenangan dalam pengalokasian dana.

“Ini perampokan anggaran secara terstruktur dan brutal. Uang rakyat untuk pemberdayaan masyarakat dipalak berantai dari hulu ke hilir, sampai di bawah tinggal remah-remah 55 persen. Staf hanya operator lapangan, penyidik wajib sikat aktor utama pemegang otoritas kuota,” ujar Anshor, melalui keterangan persnya, Senin,16/11/26. Malam.

Dua Rumah Disita KPK

Di tengah pengembangan perkara tersebut, KPK menahan Bagus Wahyudyono selama 20 hari di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, mulai Senin (16/11/2026).

Penyidik juga menyita dua rumah milik Bagus yang berada di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan Mojokerto.

Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk menelusuri dan mengamankan aset yang berkaitan dengan perkara.

KAKI mengapresiasi langkah KPK yang tidak hanya melakukan penahanan, tetapi juga menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Menurut Anshor, upaya pemulihan aset atau asset recovery harus menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi agar pelaku tidak sekadar menjalani hukuman badan.

“Kami angkat topi dan apresiasi nyali KPK yang langsung menahan tersangka sekaligus menyita aset rumahnya. Langkah asset recovery semacam ini harus terus digeber untuk memiskinkan para garong uang negara agar ada efek jera nyata,” katanya.

KAKI Minta KPK Tak Berhenti di Level Staf

Dalam perkara ini, Bagus dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Anshor menilai penerapan pasal penyertaan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Jatim.

Dia secara khusus meminta penyidik menelusuri dugaan aliran dana Rp40,5 miliar yang disebut dalam konstruksi perkara.

“Jangan sampai kasus ini berhenti di level staf atau kurir politik. Dugaan aliran dana Rp40,5 miliar ke kantong elite sudah terang benderang dalam konstruksi perkara. KPK harus segera menyeret dan menahan aktor intelektualnya ke meja hijau tanpa pandang bulu,” tegas Anshor.

KAKI berharap KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran uang, aset, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pemotongan dana hibah.

Menurut KAKI, penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat agar anggaran untuk kepentingan masyarakat tidak kembali menjadi sasaran praktik korupsi.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *