MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyoroti maraknya penyebaran hoaks di Media Sosial (Medsos) yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulbar, pemerintah mengimbau warga agar lebih kritis dan berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi di ruang digital.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga yang menempatkan literasi digital sebagai salah satu pilar penting pembangunan sumber daya manusia. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan memilah kabar dinilai menjadi keterampilan dasar agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi palsu.
Kepala Diskominfo Sulbar Ridwan Djafar mengatakan, ruang digital saat ini tidak hanya dipenuhi hoaks, tetapi juga penipuan daring, ujaran kebencian, hingga berbagai bentuk kejahatan siber yang menyebar cepat dan sulit dikendalikan.
“Hoaks kini menjadi ancaman serius. Informasi palsu bisa memicu keresahan, konflik sosial, bahkan kerugian ekonomi di masyarakat,” kata Ridwan di Mamuju, Rabu (21/1/2026).
Ia menekankan pentingnya kebiasaan baru dalam mengonsumsi informasi. Setiap kabar yang diterima, lanjut Ridwan, sebaiknya diverifikasi lebih dulu dengan memastikan sumbernya jelas dan kredibel sebelum dibagikan kembali.
Menurut Ridwan, kekuatan media sosial terlalu besar untuk sepenuhnya dibendung melalui pembatasan teknis. Karena itu, strategi paling efektif adalah meningkatkan kecerdasan pengguna agar mampu membedakan informasi benar dan palsu secara mandiri.
“Literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Tanpa itu, masyarakat akan terus menjadi korban hoaks,” ujarnya.
Ridwan juga menyinggung keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam memblokir situs bermasalah, termasuk judi online, yang menjadi ranah pemerintah pusat. Meski demikian, Diskominfo Sulbar terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, sekolah, dan komunitas untuk memperluas edukasi digital hingga ke tingkat desa.
Upaya tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif agar masyarakat lebih bijak memanfaatkan teknologi informasi, sekaligus menjaga ruang digital tetap sehat.
“Melawan hoaks adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, komunitas, dan individu harus mengambil peran. Saring sebelum sharing harus menjadi budaya baru di masyarakat,” pungkas Ridwan.(*)
