MAMUJU — Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mencatat capaian tinggi dalam pelayanan publik. Layanan pemberkasan beasiswa Tahun Anggaran 2025 meraih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,85, yang menempatkannya pada kategori mutu pelayanan A atau “sangat baik”.
Predikat tersebut mengacu pada konversi nilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi, capaian ini ditopang oleh sembilan indikator utama pelayanan. Di antara indikator tersebut, aspek biaya atau tarif serta perilaku pelaksana menjadi yang paling diapresiasi masyarakat, masing-masing dengan skor 3,94 dan 3,92 dari skala maksimal 4,00.
Tingginya penilaian pada dua indikator tersebut menunjukkan layanan pemberkasan beasiswa dinilai bebas dari praktik pungutan liar serta mengedepankan pendekatan yang ramah dan humanis kepada masyarakat.
Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mengatakan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam menerapkan nilai dasar aparatur sipil negara (ASN) BerAKHLAK.
“Skor 93,85 ini adalah bukti komitmen kami untuk menghadirkan birokrasi yang membantu, bukan membebani. Kami memastikan setiap persyaratan yang diminta relevan dan mudah dipahami oleh mahasiswa maupun orang tua,” ujar Murdanil, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, pihaknya terus menjaga prinsip transparansi dan responsivitas dalam pelayanan, termasuk dalam merespons kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Meski demikian, Murdanil mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang perlu dibenahi. Beberapa di antaranya terkait waktu penyelesaian layanan dan ketersediaan sarana fisik saat jam sibuk.
“Aspirasi masyarakat ini menjadi perhatian kami. Ke depan, kami akan melakukan percepatan agar waktu layanan lebih singkat dan antrean bisa lebih nyaman,” katanya.
Capaian ini juga disebut sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kemudahan dan keramahan.
Pemerintah provinsi juga terus mengupayakan inovasi digital guna mengurangi proses verifikasi manual yang dinilai kompleks, sehingga penyaluran beasiswa dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dengan hasil evaluasi tersebut, Pemprov Sulbar berharap para penerima beasiswa semakin termotivasi menyelesaikan studi mereka. Masyarakat juga didorong untuk terus memberikan masukan melalui kanal pengaduan sebagai upaya menjaga konsistensi mutu layanan ke depan.(*)
