MAMUJU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat konsolidasi data dan strategi pemantauan politik daerah sepanjang tahun 2026, dengan fokus utama pada isu pengganti Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi internal yang digelar di ruang kerja Kepala Kesbangpol Sulbar, Kamis (26/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, didampingi Sekretaris Badan, para kepala bidang, pejabat fungsional, serta staf terkait.
Dalam arahannya, Darwis menegaskan pentingnya pelaporan yang rutin, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebijakan pimpinan daerah. Ia meminta Bidang Politik menyusun laporan pemantauan secara berkala, mulai dari mingguan, bulanan hingga semesteran.
“Salah satu fokus utama adalah memantau tanggapan masyarakat terkait isu figur calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat pasca wafatnya almarhum Salim S. Mengga. Ini penting untuk menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Selain itu, Bidang Politik juga diminta mendokumentasikan perkembangan partai politik serta agenda persidangan DPRD sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar.
Pada sektor pengawasan nasional, Bidang Kewaspadaan Nasional (Wasnas) diarahkan untuk memantau potensi gangguan keamanan, termasuk isu terorisme dan penyebaran propaganda yang dapat mengganggu persatuan. Data aksi demonstrasi juga akan dikelola secara sistematis untuk mengukur efektivitas penanganannya.
Sementara itu, Bidang Ideologi diminta memperkuat laporan terkait capaian wawasan kebangsaan serta memastikan tahapan seleksi calon Paskibraka di tingkat kabupaten berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ditugaskan terus memantau aktivitas rumah ibadah dan kondisi kerukunan masyarakat.
Di akhir rapat,
Darwis juga menginstruksikan Sekretaris Badan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memastikan laporan kinerja berbasis progres anggaran tersusun setiap bulan. Hal ini bertujuan agar capaian program dapat diukur secara akurat, termasuk dalam merespons kebijakan fiskal daerah.
Penguatan pemantauan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas politik Sulawesi Barat di tengah dinamika yang berkembang, khususnya terkait isu pengganti Wakil Gubernur pada tahun 2026, sekaligus mendukung arah pembangunan daerah sesuai visi pemerintah provinsi.(*)
