MAMUJU — Momentum peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang jatuh setiap 30 April dimanfaatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat komitmen transparansi layanan publik.
Peringatan ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus membuka akses informasi kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghadirkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan akuntabel.
Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan tonggak penting dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari praktik demokrasi yang mencerminkan integritas serta akuntabilitas pemerintah.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Diskominfo Sulbar terus mengembangkan layanan informasi publik melalui integrasi berbagai kanal, mulai dari website resmi hingga media sosial. Selain itu, optimalisasi layanan pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor juga terus dilakukan.
Meski begitu, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, diperlukan perbaikan secara berkelanjutan di berbagai aspek layanan informasi.
“Termasuk dalam publikasi informasi, layanan penyediaan data, serta mekanisme pengaduan dan keberatan,” ujar Ridwan, Kamis (30/4/2026).
Lebih lanjut, Ridwan mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di setiap OPD untuk memaksimalkan penyajian data melalui website, layanan aduan SP4N Lapor, serta pengelolaan kanal informasi sebagai akses utama informasi publik.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Rls)
