MAMUJU — Permasalahan pengelolaan limbah, khususnya limbah cair, menjadi salah satu faktor penghambat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Barat. Menyikapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulbar mengambil langkah cepat dengan mendorong percepatan penyelesaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian IPAL yang digelar Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa (7/4/2026). Rapat berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam mengatasi status suspend yang masih dialami sejumlah SPPG akibat belum terpenuhinya standar lingkungan.
DLHK Sulbar dalam forum tersebut diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan PPKL, Alexander Bontong. Peran DLHK dinilai penting dalam memberikan dukungan teknis, khususnya terkait pengelolaan limbah cair melalui penyediaan dan optimalisasi IPAL.
Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, menegaskan bahwa pengelolaan limbah merupakan aspek krusial yang tidak bisa diabaikan dalam operasional fasilitas pelayanan publik seperti SPPG.
“Permasalahan limbah harus segera diselesaikan agar tidak menjadi penghambat layanan. DLHK Sulbar siap memberikan dukungan teknis agar seluruh SPPG memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, percepatan penyelesaian IPAL tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek teknis, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus untuk memastikan kualitas kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Selain membahas percepatan pembangunan IPAL, rapat koordinasi ini juga menjadi ruang sinkronisasi lintas instansi dalam mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan sarana hingga kebutuhan dukungan teknis lainnya.
DLHK Sulbar berharap, melalui langkah percepatan ini, seluruh permasalahan IPAL pada SPPG dapat segera dituntaskan, sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Sulawesi Barat. (*)
