Mamuju – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, akan segera melakukan evaluasi kinerja terhadap Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu terungkap, saat sambutan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, diacara pembukaan forum OPD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Mamuju, Rabu,16/04/25.
Sutinah membeberkan, bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dan keluhan tentang keberadaan PPPK, yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.
“Bahkan, sangat jarang berada di tempat kerjanya,”pungkas Sutinah.
Hal ini dinilainya sangat miris, pasalnya pengangkatan PPPK yang diharapkan menjadi penunjang tugas birokrasi pada layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan, justru menjadi beban, karena sebagian tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi.
“Padahal disisi lain, pemerintah Kabupaten Mamuju telah mengurangi sejumlah belanja strategis, seperti pembangunan infrastruktur demi menyiapkan gaji PPPK yang mencapai milyaran rupiah dari APBD Mamuju,” ujarnya.
Olehnya itu, Sutinah meminta para Camat dan Kepala Desa (Kades),untuk memberikan laporan kinerja para PPPK, yang bertugas di wilayahnya untuk dievaluasi.
“Dan, akan diberi sanksi tegas dengan tidak lagi memperpanjang SK terhadap mereka (oknum PPPK,red) yang malas,” tutupnya.(*)
