MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggandeng DPR RI untuk menggenjot realisasi program ketahanan pangan tahun 2026, sekaligus memastikan bantuan dari pemerintah pusat tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan Anggota DPR RI Dapil Sulbar, Muhammad Zulfikar Suhardi, dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (26/3/2026), yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, serta dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Zulfikar menjelaskan, koordinasi ini difokuskan pada sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan mitra Komisi IV DPR RI.
“Hari ini saya berkoordinasi dengan OPD Pemprov Sulbar yang bermitra dengan DPR RI Komisi IV,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah kebijakan efisiensi yang berdampak pada sejumlah sektor pembangunan.
“Seluruh daerah saat ini mengalami efisiensi, sehingga ada beberapa program yang terkendala. Ini yang kami dorong agar tetap berjalan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, sejumlah program pusat yang akan direalisasikan di Sulbar meliputi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih padi, benih jagung, hingga dukungan sektor perikanan seperti benih ikan dan udang, serta bibit kelapa.
Zulfikar juga memastikan kondisi ketahanan pangan di Sulbar masih relatif stabil. Berdasarkan pemantauan di Bulog, stok sejumlah komoditas penting seperti beras, minyak goreng, dan jagung dinilai mencukupi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulbar, Suyuti Marzuki, menilai pertemuan ini sebagai momentum strategis dalam memperkuat pembangunan sektor pangan di daerah.
“Ini menjadi momentum untuk mengoordinasikan seluruh program bersama DPR RI. Ketahanan pangan kita masih stabil, dengan stok di Bulog yang diperkirakan mencukupi hingga satu tahun ke depan,” paparnya.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya tantangan ke depan, terutama terkait meningkatnya kebutuhan telur seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kebutuhan telur cukup tinggi, sehingga perlu perhatian bersama, termasuk melalui penguatan kerja sama dengan Perseroda,” tutupnya.(*)
