MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menjajaki kerja sama strategis dengan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin (Unhas) guna memperluas akses pendidikan terapan bagi generasi muda Sulbar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan siap kerja.
Audiensi digelar di Kampus Unhas, Makassar, Jumat (13/2/2026), atas arahan Gubernur Sulawesi Barat. Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga bertemu langsung dengan Dekan Fakultas Vokasi Unhas, Prof. Dr. Ir. Muhammad Restu, MP, bersama jajaran dosen dan sivitas akademika.
Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif. Kedua pihak membahas peluang kerja sama untuk memfasilitasi putra-putri Sulbar yang ingin melanjutkan pendidikan di Fakultas Vokasi Unhas, termasuk skema informasi penerimaan mahasiswa baru hingga peluang dukungan pembiayaan.
Dalam audiensi itu ditegaskan, pendidikan vokasi menjadi instrumen penting dalam mencetak SDM adaptif dan kompeten. Fakultas Vokasi Unhas menerapkan sistem pembelajaran berbasis praktik hingga 60–70 persen, dilengkapi peluang sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta program magang di dalam dan luar negeri.
Sejumlah program studi dinilai relevan dengan potensi unggulan Sulbar, seperti Teknologi Produksi Tanaman Pangan, Agribisnis Peternakan, Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan, Budidaya Laut dan Pantai, Teknologi Metalurgi Ekstraksi, Penginderaan Jauh dan SIG, hingga Komunikasi Digital.
Tenaga Ahli Gubernur menyebut kerja sama ini sejalan dengan visi pembangunan Sulbar dalam RPJMD 2025–2030 yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama.
“Sulbar membutuhkan generasi muda yang tidak hanya berijazah, tetapi memiliki kompetensi terapan sesuai potensi daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, dan sektor digital. Fakultas Vokasi Unhas menjadi mitra strategis untuk mewujudkan itu,” ujarnya.
Ke depan, kedua belah pihak berharap penjajakan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama teknis. Dengan demikian, manfaat program pendidikan vokasi tersebut bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Sulawesi Barat.(*)
