Sulbar – PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, meminta OPD leading sektor yang menangani permasalahan stunting, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan inflasi (4+1), untuk membuat Juknis.
Hal itu diutarakan Prof Zudan, saat memimpin apel virtual, Senin, 23/10/23.
“Buat juknis penyelesaian ATS, juknis stunting, juknis untuk menurunkan inflasi. Begitu juga juknis untuk pernikahan anak usia dini serta kemiskinan ekstrem,” ucapnya.
Menurutnya, pembuatan juknis sangat penting agar semua program yang dibuat OPD dapat satu frekuensi. Sehingga semua yang terlibat dalam penanganan masalah 4+1 dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan, tidak saling tumpang tindih.
“Jadi jangan lupa, teman-teman buat juknis ini sampai sedetail-detailnya agar frekuensi kita sama, agar kita semua bisa mengerti bagaimana dalam menyelesaikan penanganan masalah 4+1 ini,” ungkap Prof Zudan.
Olehnya, Sestama BNPP itu memberikan tanggan waktu lima hari bagi tiap OPD untuk menyelesaikan juknis tersebut. Ia tidak ingin ada OPD yang lambat atau terkesan santai dalam menyelesaikan penanganan masalah 4+1.
“Jumat harus selesai semua juknis. Nanti, saya terbitkan dalam bentuk keputusan gubernur tentang juknis penanganan masalah 4+1 Sulbar,” bebernya.
Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa semua OPD lingkup pemprov, harus bergerak cepat dalam menyelesaikan penanganan masalah 4+1 itu.
“Penanganan masalah 4+1 Sulbar yakni intervensi stunting, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan inflasi. Tiap OPD diminta untuk bergerak lebih cepat dan lebih masif lagi dalam bekerja,” tutupnya.(*)
