MAMUJU — Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menyerukan penguatan perlindungan hak penyandang disabilitas saat menutup Puncak Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung di pelataran Rumah Adat Mamuju, Selasa (3/12/2025).
Peringatan HDI yang setiap tahun jatuh pada 3 Desember tahun ini mengusung tema “Membina Masyarakat yang Inklusif Disabilitas untuk Memajukan Kemajuan Sosial”. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak, kesempatan, dan ruang partisipasi yang setara.
Dalam sambutannya, Salim S Mengga menegaskan bahwa HDI bukan sekadar seremonial, tetapi refleksi atas perjuangan panjang penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia.
“Ini momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen kita bahwa pembangunan di Sulawesi Barat haruslah inklusif. Pembangunan yang tidak meninggalkan satu orang pun di belakang, atau no one left behind,” ujarnya.
Salim juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai pilar utama peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas. Ia mengatakan Pemprov Sulbar terus memperkuat implementasi pendidikan inklusif agar peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan layanan yang adil dan layak.
“Pendidikan yang inklusif adalah jembatan bagi anak-anak kita, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus, untuk meraih masa depan gemilang,” kata Salim.
Ia menambahkan, melalui pendidikan, penyandang disabilitas memiliki peluang lebih besar untuk memutus mata rantai diskriminasi dan membuktikan potensi diri. Karena itu, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anak di Sulbar yang putus sekolah karena hambatan disabilitas.
“Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan ramah tanpa stigma. Kualitas pelayanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui guru yang kompeten dan kurikulum yang adaptif,” sambungnya.
Puncak peringatan HDI 2025 yang digelar sejak 1–3 Desember ini turut menjadi ajakan bagi pemerintah daerah, lembaga, organisasi masyarakat, dan komunitas disabilitas untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aksesibel dan inklusif di seluruh wilayah Sulawesi Barat.(Rls)
