MAMUJU – Tumpukan sampah di sejumlah titik Kota Mamuju menjadi sorotan warga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sulbar langsung turun tangan dengan berkoordinasi bersama DLHK Kabupaten Mamuju untuk menangani persoalan tersebut.
Langkah cepat ini dilakukan di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait penumpukan sampah, terutama di kawasan perumahan dan lorong-lorong kota.
Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan PPKL DLHK Sulbar, Alexander Bontong, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Kepala DLHK Kabupaten Mamuju untuk memastikan penyebab dan langkah penanganan di lapangan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan DLHK Kabupaten Mamuju terkait adanya tumpukan sampah di sejumlah titik dalam kota,” kata Alexander, Selasa (24/2/2026).
Hasil koordinasi menunjukkan, penumpukan sampah sempat terjadi selama beberapa hari, terutama pada masa libur sejak Sabtu hingga Selasa. Meski demikian, DLHK Mamuju telah melakukan pembersihan secara bertahap.
Alexander menjelaskan, persoalan utama berasal dari berkurangnya tenaga kebersihan. Sejumlah petugas yang sebelumnya berstatus tenaga kontrak tidak terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kondisi itu diperparah dengan belum dibayarkannya gaji mereka sejak Januari 2026.
“Karena tidak masuk P3K paruh waktu dan gaji belum dibayar sejak Januari, sebagian tenaga kontrak memilih tidak bekerja sementara,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek, tenaga kebersihan yang tidak terakomodasi dalam PPPK paruh waktu akan dialihkan ke sistem outsourcing melalui pihak ketiga, yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji.
“Informasi dari Kadis LHK Mamuju, akhir Februari ini gaji mereka sudah akan dibayarkan,” katanya.
Saat ini, lanjut Alexander, masih terdapat tumpukan sampah di beberapa titik, khususnya di kawasan permukiman. Namun, untuk jalur utama di dalam kota, proses pembersihan telah rampung dan kondisi relatif bersih.
DLHK Sulbar menegaskan akan terus melakukan koordinasi dan pembinaan kepada kabupaten/kota jika persoalan serupa kembali terjadi.
“Kalau ada masalah, kami sebagai pembina kabupaten langsung berkoordinasi untuk mengetahui persoalannya dan mencari solusinya,” tutup Alexander.(*)
