MAMUJU — Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (10/3/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan enam pemerintah kabupaten di Sulbar sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, khususnya di bulan Ramadan dan Idulfitri 2026.
Kegiatan HLM TPID ini mengangkat tema kolaborasi dan sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dalam sambutannya, Suhardi Duka menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Menurut dia, arah pembangunan ekonomi Sulbar dirancang melalui dua arus utama, yakni memperkuat sektor unggulan daerah serta mengembangkan industri pengolahan dan UMKM.
“Ekonomi Sulbar kita rancang dalam dua arus utama. Pertama, memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menyumbang sekitar 46 persen terhadap PDRB. Kedua, mengombinasikannya dengan industri pengolahan dan UMKM agar nilai tambah produk meningkat,” ujar Suhardi Duka.
Ia menjelaskan, sejumlah komoditas unggulan daerah seperti CPO, kakao, dan jagung selama ini masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah. Karena itu, pengembangan industri pengolahan dinilai penting agar nilai ekonominya meningkat dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Meski industri pengolahan skala besar belum berkembang maksimal, pemerintah daerah mendorong peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar pertumbuhan ekonomi lebih bertumpu pada ekonomi rakyat.
“Kita ingin ekonomi Sulbar benar-benar menjadi ekonomi rakyat. Bukan hanya dikendalikan investasi besar, meskipun kita tetap berharap investasi besar juga masuk,” katanya.
Suhardi Duka juga menegaskan pentingnya pengendalian inflasi karena dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara.
“Runtuhnya satu negara bisa dimulai dari inflasi yang tinggi. Inflasi sangat memengaruhi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, inflasi nasional merupakan akumulasi dari inflasi yang terjadi di berbagai daerah sehingga pengendalian inflasi di tingkat daerah menjadi sangat penting.
Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka juga memaparkan perkembangan ekonomi Sulbar dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan tren positif.
Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat sebesar 4,7 persen, masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,3 persen. Namun pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulbar meningkat hingga 5,36 persen dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Pemerintah Provinsi Sulbar berharap melalui HLM TPID ini koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin kuat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan dan IdulFitri.(*)
