POLMAN – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menghadiri sosialisasi petunjuk teknis (juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tambahan penghasilan bagi kepala desa, kaur dan kasi desa di Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat (13/3/2026).
Program tersebut menyalurkan anggaran sebesar Rp3,3 miliar kepada 173 desa yang tersebar di 16 kecamatan di wilayah Polman. Bantuan ini merupakan tambahan penghasilan bagi aparat desa sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap peningkatan kesejahteraan perangkat desa.
Bupati Polewali Mandar Syamsul Mahmud mengapresiasi komitmen Gubernur Sulbar yang dinilai tetap memperhatikan aparat desa meski kondisi fiskal daerah terbatas.
Menurutnya, program tambahan penghasilan ini merupakan janji yang pernah disampaikan Suhardi Duka sejak masa kampanye dan kini mulai direalisasikan.
“Ini komitmen luar biasa dari Pak Gubernur. Sejak masa kampanye beliau sudah menyuarakan program ini. Walaupun kondisi fiskal terbatas dan APBD terdampak, beliau tetap menunjukkan kepedulian kepada aparat desa yang menjadi ujung tombak pembangunan,” kata Syamsul.
Ia menyebut, program seperti ini sebelumnya belum pernah ada di Polman. Karena itu, ia meminta seluruh aparat desa menjalankan program tersebut sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Ini program yang sangat baik. Karena itu harus dikerjakan sesuai juknis dan aturan yang ada. Kita tidak ingin ada persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Suhardi Duka mengatakan program tambahan penghasilan tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan aparat desa yang selama ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa.
“Kepala desa gajinya kecil, sementara tanggung jawabnya besar. Dana desa juga sekarang mengalami pemotongan. Karena itu, sebagai bentuk komitmen saya, program tambahan penghasilan ini kita hadirkan,” ujar SDK.
Ia juga meminta agar persyaratan pelaksanaan program tidak dibuat terlalu rumit sehingga seluruh desa bisa menjalankannya dengan baik. Menurutnya, yang paling penting adalah keakuratan data, terutama data kemiskinan dan stunting.
“Jangan terlalu banyak syarat sehingga ada desa yang kesulitan menjalankan program ini. Yang penting datanya benar, terutama data kemiskinan dan stunting,” jelasnya.
Program tersebut diharapkan turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting di Sulawesi Barat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa.
“Sinergi dan kolaborasi ini harus terus kita jaga demi masyarakat Polman dan Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera,” tutup Suhardi Duka.(*)
